Kemenko PMK Dukung Strategi Gender 2024 - 2030 World Bank

KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum mendukung dan menyampaikan apresiasi atas rancangan Strategi Gender 2024-2030 yang dibuat oleh World Bank atau Bank Dunia. 

"Saya menyampaikam apresiasi terhadap strategi yang sudah disiapkan. Sangat sepakat sekali kita mendorong kesetaraan gender karena sesuai dengan amanat UUD 1945 dan komitmen tingkat global," ujar Deputi Lisa saat menyampaikan tanggapan dalam forum konsultasi Strategi Gender World Bank, di Kantor World Bank Indonesia, pada Senin (20/11/2023).

Diketahui, Grup Bank Dunia saat ini tengah mempersiapkan Strategi Gender Grup Bank Dunia 2024-2030, dengan judul "Akselerasi Kesetaraan Untuk Menghilangkan Kemiskinan Di Bumi Yang Layak Huni". Strategi ini mengedepankan ambisi besar terjadinya akselerasi kesetaraan gender demi dunia yang lebih damai, makmur dan layak huni selaras dengan Peta Jalan Evolusi Bank Dunia. 

Melanjutkan implementasi dari Strategi Gender Bank Dunia 2016 – 2023, Bank Dunia mengusulkan adanya komunikasi dan dialog yang lebih luas dan mendalam, pembangunan yang melihat kesetaraan gender untuk semua sebagai hal penting dan terus berupaya mencari cara-cara baru.

Deputi Lisa menyampaikan, strategi gender yang disampaikan oleh World Bank sudah bagus dan sejalan dengan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dia menjelaskan, dalam RPJPN, pemerintah mengukur kesetaraan gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender, Ketimpangan Gender, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, prevalensi terhadap kekerasan perempuan termasuk perkawinan anak.

"Apa yang menjadi tujuan dan landasan dalam menyiapkan strategi gender oleh Bank Dunia sudah selaras dengan kebijakan dan target Pemerintah Indonesia," ujarnya.

Menurut Deputi Lisa, penambahan penguatan strategi Bank Dunia yg fokus pada kekerasan berbasis gender sudah selaras dengan apa yang menjadi perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya UU TPKS. Kemudian juga dalam strategi gender juga sudah mencakup mengenai elemen kepemimpinan perempuan, mendorong kemandirian perempuan, mengubah pola pikir dan perilaku serta adanya transformasi yang struktural dan sistemik yang memang perlu dilakukan untuk memastikan kesetaraan gender dapat tercapai.

Kemudian, Deputi Lisa menyampaikan, saat ini Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan suatu strategi nasional untuk percepatan  pengarusutamaan gender yang difokuskan untuk menguatkan tata kelola agar memastikan gender mainstreaming dapat masuk dalam setiap proses pembangunan, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaporan sampai pengawasannya.

"Harapannya, Bank Dunia dapat mendukung penajaman dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang responsif gender, serta menerjemahkan stranas yang sudah disusun kedalam rencana aksi untuk menjawab isu-isu substansi  sektoral yang perlu menjadi perhatian Indonesia agar dapat tercipta kesetaraan gender.  Selain itu, satu hal yang perlu ditekankan adalah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang responsif gender agar dapat menilai dampak program/kegiatan dalam mencapai kesetaraan gender," ungkap Deputi Lisa.