Kemenko PMK Gelar Sosialisasi Pola Hubungan Kerja dan Pola Karir SDM Aparatur

Jakarta (7/1) -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar sosialisasi pola hubungan kerja dan pola karir sumber daya manusia (SDM) aparatur di lingkungan Kemenko PMK, Kamis (7/1).

Sekretaris Menko PMK YB. Satya Sananugraha menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan agar SDM Aparatur di Kemenko PMK, terutama yang kini telah beralih menjadi pejabat fungsional (jafung) menjadi lebih termotivasi.

"Kalau masih ada yang bertanya-tanya bagaimana dengan jabatan fungsional ini lalu bagaimana karirnya ke depan, saya harap teman-teman akan bisa termotivasi karena jafung juga ada carrier pad-nya," ujar Sesmenko PMK saat rapat sosialisasi yang diikuti para pegawai Kemenko PMK melalui video conference, Kamis (7/1).

Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta SDM Kemenpan-RB Aba Subagja menjelaskan secara rinci kedudukan, tanggung jawab, dan tugas jabfung.

Seusai PP 17/2020, jabfung berkedudukan dan bertanggungjawab langsung di bawah JPT Madya. Kedudukan tersebut naik dibandingkan sebelumnya pada jabatan struktural di bawah JPT Pratama.

"Kita naikkan supaya kelas jabatannya naik. Begitu pun karirnya tidak harus ke struktural, jadi jafung bahkan bisa lebih cepat naik jabatan," tuturnya.

Namun demikian, Aba pun menegaskan tata kelola jafung pasca penyetaraan. Pertama, kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Kedua, tambahan kredit 25% dari angka kredit kumulatif.

Ketiga, penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduduki yaitu disetarakan dengan jabatan struktural yang diduduki sebelumnya. Keempat, pimpinan instansi pemerintah mengatur rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan, serta pengelolaan kegiatan.

"Untuk langkah tindak lanjutnya adalah bagaimana memastikan capaian kinerja jafung dalam unit kerja masing-masing," tandas Aba.

Sementara itu, Agus Praptana, Kasubdit KP-SPT Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara menekankan bahwa dalam pengajuan kenaikan pangkat baik reguler maupun pilihan ialah pencapaian penilaian prestasi kerja selama dua tahun terakhir sekurang-kurangnya harus baik.

"Untuk pengangkatan jafung ada lima, yaitu pertama, impassing, pengangkatan kembali, perpindahan dari jabatan lain, dan penyetaraan jabatan administrasi," imbuhnya.