Kemenko PMK Identifikasi Program BSPS, Rutilahu, KOTAKU, dan Sarana Prasarana Lingkungan 2021  

Jakarta (21/1) -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Rapat Koordinasi Identifikasi Program BSPS, Rutilahu, KOTAKU, dan Sarana Prasarana Lingkungan, pada Rabu (20/1).

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK Ade Rustama secara daring dan diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga.

"Rapat koordinasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi target dan rencana pelaksanaan program di bidang infrastruktur dasar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah di tahun 2021," ujar Asdep Ade.

Ade menjelaskan, pemerintah tetap memfokuskan kebijakan pada penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2021, baik dari segi kesehatan maupun percepatan ekonomi, Hal itu berpengaruh pada aspek penbangunan lainnya, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. 

Percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2021 diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Salah satu fokus utamanya adalah untuk meningkatkan infrastuktur pelayanan dasar bagi masyarakat melalui pembangunan rumah tidak layak huni dan sarana pelayanan dasar. Ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi kegiatan melalui program padat karya

"Selain itu tujuan dalam penanganan rumah tidak layak melalui program padat karya dapat memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat dengan pembangunan rumah layak dengan dibarengi adanya sanitasi dan air minum yang layak," kata Ade.

Program padat karya merupakan salah satu program andalan pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19, yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat ditengah ketidakpastian kondisi pandemi. 

Program padat karya tunai seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSPS) sudah diatur di dalam  Permen PUPERA Nomor: 857/KPTS/M/2018 tentang Besaran Nilai dan Alokasi BSPS Tahun 2018 (Diktum no.5 a berbunyi "Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk mendukung program Padat Karya sebagai perintah langsung Presiden”).

Sesuai dengan Rencana Program BSPS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021, pemerintah menetapkan target-target dalam rangka pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas sebanyak 114.000 unit, dimana besarannya per unit Rp.20 juta (bahan bangunan Rp.17.5 juta dan biaya upah Rp.2.5 juta), besaran ini naik sebesar 2.5 juta jika dibandingkan Tahun 2020 yang nilai bantuannya masih snilai Rp. 17.5 juta. Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu sebesar 5.799 hektar.

Fokus kebijakan infrastruktur pelayanan dasar di tahun 2021 juga tetap memerhatikan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang masih menjadi isu penting di masyarakat. Selain itu, pemerintah juga tengah berusaha untuk memberikan dukungan program lain untuk program pembangunan rumah tidak layak huni meliputi program sertifikasi tanah dan elektrifikasi rumah.
 
Program sertifikasi tanah untuk penerima bantuan rumah tidak layak huni sudah selaras, karena presiden menargetkan 100% tanah di Indonesia sudah harus terdaftar dan bersertifikat pada tahun 2024. Selain itu integrasi program juga semakin memudahkan masyarakat dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Terkait elektrifikasi rumah, integrasi data kemiskinan (DTKS) dan penerima bantuan perumahan rumah tidak layak huni sangat penting untuk intervensi program lanjutan seperti pemasangan listrik dan subsidi listrik. 

"Kemenko PMK sudah mengkoordinasikan dukungan program sertifikasi tanah dan elektrifikasi rumah di tahun 2020. Hasil sementara, koordinasi dapat dilakukan di tingkat daerah antara balai perumahan swadaya di tiap provinsi atau pelaksana teknis program melalui tenaga fasilitator dengan badan pertanahan setempat dan kantor cabang PLN di masing-masing daerah," pungkas Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan, Ade Rustama.

Pada kesempatan yang sama, Bappenas juga merekomendasikan untuk mengedepankan community based di dalam pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengintervensi suatu kawasan di kab/kota secara menyeluruh mulai dari perbaikan rumah, penanganan lingkungan kumuh, fasilitasi air bersih dan sanitasi, serta program-program pemberdayaan yang dapat mengentaskan kawasan tersebut dari kemiskinan. 

Kebijakan infrastruktur pelayanan dasar sangat diperlukan utamanya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Pemenuhan infrastruktur dasar merupakan salah satu program pemerintah untuk menjamin tercukupinya kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan dasar. Untuk itu perlu penguatan koordinasi dari berbagai stakeholder, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dapat mendukung kebijakan infrastruktur pelayanan dasar.(*)

Reporter: