KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung agenda prioritas nasional. Sebagai bentuk implementasi koordinasi, Kemenko PMK mengembangkan program unggulan atau flagship bernama PMK Data Prime.
Program ini dirancang sebagai orkestrasi data lintas sektor untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien.
Kepala Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi Kemenko PMK Agung Gumilar Triyanto, menjelaskan bahwa PMK Data Prime merupakan flagship dari Sekretariat Kemenko PMK yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan manusia dan kebudayaan.
“Dari delapan Asta Cita tentang pembangunan manusia, terdapat dua yang langsung dikoordinasikan Kemenko PMK. Begitu juga lima dari tujuh Quick Win Presiden tahun 2025, Kemenko PMK menjadi koordinator. Untuk itu, kami menghadirkan program unggulan, yaitu PMK Data Prime, sebagai orkestrasi data lintas sektor,” jelas Agung saat membuka Rapat Koordinasi Flagship PMK Data Prime secara hybrid pada Rabu (20/08/2025).
Menurutnya, PMK Data Prime memiliki empat fungsi utama. Pertama, fungsi integrasi dan kolaborasi, yakni menyediakan sistem data lintas sektor yang bisa dipakai bersama. Kedua, fungsi prediktif dan analitik, yaitu menyediakan analisis berbasis data sebagai dukungan kebijakan berbasis evidence. Ketiga, fungsi preventif, melalui deteksi dini terhadap isu keluarga, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, hingga kebencanaan. Keempat, fungsi sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, yang bertujuan memperkuat keselarasan program antar-kementerian/lembaga.
“Kami berharap data ini bisa dioptimalkan, tidak hanya untuk mendukung kinerja Kemenko PMK, tetapi juga menunjang kinerja kementerian/lembaga lain. Dengan orkestrasi ini, diharapkan lahir ekosistem data yang kolaboratif, saling berbagi, dan saling memperkuat,” tegas Agung.
Selain itu, Ketua Gugus Tugas Pembangunan Talenta Kecerdasan Artifisial Nasional Dedy Permadi, turut menekankan pentingnya keberadaan PMK Data Prime. Menurutnya, program unggulan ini tidak hanya mendukung Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) di Kemenko PMK, tetapi juga dapat digunakan bersama oleh kementerian/lembaga lain.
“PMK Data Prime merupakan sistem kolaboratif yang bisa digunakan lintas kementerian/lembaga. Untuk itu kami mohon dukungan dari BSSN dan Komdigi agar dapat memberikan pendampingan terkait tata kelola yang harus dipatuhi. Surat resmi akan segera kami sampaikan,” ujar Dedi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) pada masing-masing kementerian/lembaga merespon dengan baik serta mendukung penyediaan data di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Sejumlah tindak lanjut pun disiapkan. Pertama, Kemenko PMK akan membuat satu kanal komunikasi yang beranggotakan Kepala Pusdatin dari kementerian/lembaga yang hadir dalam rapat koordinasi.
Kedua, Kemenko PMK berencana menyelenggarakan sebuah kegiatan Datathon untuk memperkuat pemanfaatan data lintas sektor dalam mendukung kebijakan berbasis data. Ketiga, optimalisasi koordinasi dengan BSSN dan Komdigi terkait pendampingan untuk mendukung terwujudnya tata kelola data yang andal dan aman.
Dengan hadirnya PMK Data Prime, Kemenko PMK berharap ekosistem data nasional semakin kuat, kolaboratif, dan mampu mendukung kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang lebih terarah.
