Serpong (25-26/09) – Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kembali akan dilakukan. Tahun ini, evaluasi terhadap Kemenko PMK dijadwalkan akan dilakukan pada 5 Oktober 2020 mendatang. Mekanisme penilaian yang dilakukan tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Bab II PermenPANRB No. 26 Tahun 2020, ada 3 aspek komponen pengungkit yang menjadi penilaian RB, yaitu aspek pemenuhan, hasil antara area perubahan; dan aspek reform. Ini yang membedakan penilaian tahun ini dengan penilaian pelaksanaan RB tahun- tahun sebelumnya. Penilaian evaluasi juga akan dilakukan sampai ke level unit kerja.
Seperti diketahui, ada 8 area dalam reformasi birokrasi Kemenko PMK, yaitu: Area Manajemen Perubahan, Area Deregulasi Kebijakan, Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Penataan Sistem Manajemen SDM, Area Penguatan Pengawasan, Area Akuntabilitas Kinerja, dan Area Kualitas Pelayanan Publik.
Dipimpin oleh Staf Ahli Menko PMK Bidang Transformasi Birokrasi yang juga merupakan Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK Didik Suhardi, rapat membahas berbagai persiapan yang dilakukan tiap unit kerja dalam menghadapi evaluasi. Berbagai persiapan tersebut antara lain penindaklanjutan rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, progres reform yang telah dilakukan (keadaan before-after), implementasi RB di tiap unit kerja yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, dan pembahasan penyederhanaan organisasi yang dituangkan dalam lembar evaluasi kegiatan penilaian RB dari masing-masing unit kerja di Kemenko PMK. Rapat yang diadakan di Swiss-bellhotel Serpong ini dihadiri oleh anggota tim pengarah dan anggota tim pelaksana RB Kemenko PMK dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Saat ini Tim RB Kemenko PMK tengah melakukan finalisasi penyusunan Rancangan Permenko PMK tentang Road Map RB Kemenko PMK 2020-2024. Peraturan menteri ini dibuat sebagai amanat delegatif dari Pasal 1 ayat 2 PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020. Road Map RB Kemenko PMK 2020-2024 nantinya merupakan grand design RB dan rencana rinci RB selama lima tahun ke depan yang dijadikan sebagai acuan untuk menjalankan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan kemenko PMK pada level mikro. “Akhir bulan ini saya harapkan draft Roadmap RB segera diajukan Permenkonya”, tegas Didik.
Sementara itu, Quick Wins unit kerja dan Kemenko PMK tahun 2020 juga sepakat untuk ditetapkan segera.
Terkait dengan SAKIP, rapat menetapkan beberapa rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti, yaitu: 1)para pimpinan dan jajaran di Kemenko PMK diharapkan memiliki semangat untuk meningkatkan komitmen secara konsisten dan berkelanjutan dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja melalui penerapan budaya kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja dalam pemberian reward dan punishment, serta sistem merit; 2)peningkatan kualitas cascading kinerja sampai kinerja individu agar program kegiatan dapat fokus mencapai sasaran dan sebagai sarana riviu berkala dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja; 3)monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala; 4)pengembangan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja untuk percepatan penerapan performance based budgeting; 4) Tiap pimpinan unit kerja agar memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja, serta mengoptimalkan tindak lanjut hasil evaluasi untuk mendorong peningkatan budaya kinerja tinggi di unit kerja nya dan; 5) Peningkatan kualitas evaluasi AKIP Unit Kerja oleh Inspektorat agar implementasi SAKIP Unit Kerja mengalami perbaikan signifikan, serta meningkatkan kualitas evaluasi program oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama dengan meriviu program, kegiatan, dan komponen anggaran yang mengacu pada pencapaian IKU Unit Kerja sehingga dapat focus pada pencapaian sasaran strategis pembangunan.
Di akhir rapat, tim RB Kemenko PMK secara kompak dan solid mengumpulkan seluruh data dukung yang dibutuhkan secara komprehensif dengan tujuan agar nilai evaluasi RB 2020 di Kemenko PMK lebih baik dari tahun sebelumnya.
