Kemenko PMK Siap Laksanakan Srikandi dan Satu Data Indonesia

Jakarta (2/6) -- Pemerintah terus bekerja keras menangani setiap persoalan yang ada di Tanah Air, termasuk dengan menciptakan inovasi teknologi diantaranya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (Srikandi). 

 

Srikandi merupakan implementasi dari amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang salah satunya terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi umum melalui kearsipan. 

 

Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi (Hupok) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sorni Paskah Daeli menjelaskan kehadiran SRIKANDI diharapkan menjadi solusi masalah kearsipan, khususnya yang ada di pemerintahan. 

 

"Masalah kearsipan ini sebenarnya selalu kita alami setiap hari. Bayangkan berapa banyak surat yang masuk, belum lagi dokumen-dokumen lain yang menumpuk. Srikandi ini tentu kita harapkan bisa menjadi solusi agar kearsipan kita menjadi lebih rapi dan terorganize," ujarnya saat membuka Rapat Sosialisasi Srikandi di Hotel Aviary, Tangerang Selatan, Jumat (27/5) lalu. 

 

Pada rapat yang berlangsung dua hari hingga Sabtu (28/5) tersebut, Sorni juga menegaskan bahwa dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh unit kerja  di Kemenko PMK sehingga nantinya Srikandi dapat terimplementasi dengan baik dan memperbaiki ekosistem kerja Kemenko PMK dan pemerintah pada umumnya. 

 

Untuk itu, menurutnya, implementasi dan praktik di Kemenko PMK tak dapat ditunda-tunda sehingga  terwujud kearsipan yang lebih rapi dan terorganisir dengan baik. 

 

"Yang sebenarnya dibutuhkan cuma satu yaitu komitmen bersama untuk menerapkan dan mengubah budaya. Tentu pasti akan ada kekurangan dan kendala di sana-sini, yang penting kita jalankan dulu," pungkasnya.

 

Sementara itu, Pranata Komputer Muda ANRI Bandot Sumardiyono menerangkan ada empat fitur populer Srikandi. Pertama, aplikasi berbasis cloud dan disimpan di pusat data nasional (arsip.go.id) sehingga instansi tidak perlu menyiapkan infrastruktur sendiri.

 

Kedua, bagi pakai arsip lintas unit kerja/instansi dapat berlangsung lebih cepat, mudah, dan aman. Ketiga, pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas antar-instansi dapat dilakukan secara elektronik setiap saat. Keempat, pengelolaan naskah dinas sebagai arsip dapat dilakukan secara lebih mudah oleh unit kerja.

 

"Sedangkan menu untuk aplikasi Srikandi terbagi dua, yaitu administrator nasional dan administrator instansi yang meliputi administator unit, unit kearsipan, pencatat persuratan, dan pengguna atau pejabat," paparnya.

Rapat Sosialisasi Srikandi di Hotel Aviary, Tangerang Selatan, Jumat (27/5) lalu.

*Satu Data* 

 

Selain Srikandi, rapat juga membahas kesiapan Kemenko PMK dalam membangun sistem tata kelola data dalam satu wadah yang merupakan program nasional Satu Data Indonesia yang dikoordinasikan oleh Bappenas.

 

Turut hadir Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Erfan Maksum. Ia pun menerangkan pentingnya membangun sistem tata kelola data yang mampu mengumpulkan semua data dari K/L dalam satu wadah. 

 

Bappenas telah menginisiasi Satu Data Indonesia yang digadang bisa menjadi jawaban atas persoalan tata kelola data tersebut. Nantinya, setiap K/L akan memasukkan data-data yang dimiliki ke dalam satu portal Satu Data Indonesia. 

 

"Kita memiliki data di mana-mana, tapi tidak tahu ada di mana. Ini masalahnya. Jadi mari kita perkuat komitmen dan bersama-sama memperbaiki sistem tata kelola data kita karena kita tahu persis data itu sangat penting untuk dalam mengatasi setiap persoalan bangsa," tandasnya. 

 

Seraya mendukung penuh, Kemenko PMK juga membentuk unit kerja baru Biro Sistem Informasi dan Pengolahan Data  yang khusus menangani urusan data. Mulai dari mengumpulkan data hingga tata kelola data yang nanti tersistem dengan baik dan terkoneksi dengan Satu Data Indonesia.

Kontributor Foto:
Reporter: