Kemenko PMK Sosialisasi PP Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan

KEMENKO PMK -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktur Jenderal Kebudayaan melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 87/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara daring pada Senin (27/9).

Sosialisasi yang dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Didik Suhardi itu bertujuan agar PP tersebut dapat diimplementasikan dalam pengambilan kebijakan terkait pemajuan kebudayaan.

Didik menjelaskan PP itu memuat Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan Penghargaan.

"PP ini selanjutnya akan ditindaklanjuti pula setidaknya dalam dua Peraturan Presiden (PP), yaitu PP terkait Stategi Kebudayaan dan Peraturan Presiden terkait Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan," ujarnya.

Turut hadir dalam sosialisasi, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid. Ia menyampaikan UU No. 5/2017 mengusung konsep pemajuan kebudayaan yang terdiri atas langkah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan yang diterapkan pada objek pemajuan kebudayaan serta dijalankan dalam ekosistem pemajuan kebudayaan.

"Dengan adanya PP No. 87/2021 yang terdiri dari 101 pasal dan 10 bab, tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka konsolidasi kebudayaan diatur secara rinci sesuai potensi dan sumber daya yang dimiliki,” tutur Hilmar.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan anggaran kebudayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjumlah 23,70%, sementara anggaran kebudayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 35,04% dan 41,25%.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan Anggaran Urusan Wajib Kabupaten/Kota, Anggaran Kebudayaan Kabupaten/Kota hanya berkisar 0,41% dari total anggaran. Oleh sebab itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mengoptimalisasi potensi dan anggaran yang dimiliki.

PP No. 87/2021 secara substansi mencakup Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan pada Bab II yang terdiri dari lima Pasal, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu pada Bab III yang terdiri dari sembilan Pasal, Pelindungan pada Bab IV yang terdiri dari empat puluh tujuh Pasal, Pengembangan pada Bab V yang terdiri dari sepuluh Pasal, Pemanfaatan pada Bab VI yang terdiri dari sepuluh Pasal, Pembinaan pada Bab VII yang terdiri dari enam Pasal, serta Penghargaan pada Bab VIII yang terdiri dari sembilan Pasal.

"Dengan adanya PP tersebut diharapkan menghasilkan hasil yang besar dengan ditunjang komitmen yang besar pula, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,” tandas Hilmar.

Sosialisasi ini turut dihadiri pula oleh perwakilan dari Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia yang membidangi kebudayaan.

“PP No. 87/2021 merupakan amanat untuk memaksimalkan sinergi semua pihak dan melakukan pengembangan sumberdaya kebudayaan secara nyata. Pemajuan kebudayaan dapat terlaksana apabila semua pihak dapat bekerja sama dalam hal penyamaan persepsi dan penyamaan langkah untuk menggerakkan kebudayaan,” pungkas Molly Prabawaty, Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan seraya mengakhiri sosialisasi.

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: