KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menerima audiensi Yayasan Skala Indonesia pada Senin (10/11/2025) di Jakarta. Audiensi dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, dan didampingi oleh Asisten Deputi Penanganan Bencana. (10/11)
Audiensi membahas inisiatif Yayasan Skala Indonesia terkait Ekspedisi Sesar Baribis, sebagai bagian dari upaya penguatan informasi publik berbasis riset lapangan yang dapat mendukung peningkatan kualitas penanganan bencana di Indonesia.
Untuk diketahui, Sesar Baribis merupakan salah satu sesar aktif di Jawa Barat bagian utara, dengan segmen utama yang telah teridentifikasi membentang pada wilayah Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi. Sesar ini memiliki relevansi terhadap analisis potensi kegempaan wilayah sekitarnya, termasuk zona transisi menuju area perkotaan di utara Jawa. Pembelajaran lapangan dan dokumentasi berbasis evidensi menjadi penting sebagai dasar penguatan literasi publik dan peningkatan kesiapsiagaan.
Inisiatif ini memiliki ruang kontribusi dalam memperluas pemahaman kebencanaan masyarakat, sehingga pelaporan berbasis data dan pembelajaran lapangan dapat menjadi rujukan bersama untuk penguatan sistem penanganan bencana, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan menyampaikan bahwa kolaborasi lintas unsur, termasuk dari masyarakat sipil dan jejaring komunitas ilmiah, merupakan bagian dari ekosistem kerja penanggulangan bencana nasional.
“Ekspedisi Sesar Baribis bukan sekadar dokumentasi lapangan. Inisiatif ini membuka ruang berbagi pengetahuan yang dapat memperkuat kualitas penanganan bencana. Dengan berbagi data dan pengalaman, kita memperkuat kerja kolektif sehingga respons bencana semakin terarah, adaptif, dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat,” ujar Lilik.
Sementara itu, Asisten Deputi Penanganan Bencana, Merry Efriana menegaskan bahwa penguatan edukasi berbasis fakta lapangan dan dokumentasi berbasis evidensi akan mendukung perbaikan praktik operasional dan respon di daerah.
“Setiap kanal yang dapat memperkaya pembelajaran lapangan menjadi bagian dari proses penguatan sistem penanganan bencana. Yang kita dorong adalah kesinambungan informasi, peningkatan literasi publik, dan ruang berbagi pembelajaran agar kita semakin siap dalam menghadapi potensi ancaman,” jelas Merry
Pertemuan ditutup dengan kesepahaman untuk memperkuat komunikasi teknis serta pengembangan ruang tindak lanjut ke depan.
Kemenko PMK menegaskan bahwa peningkatan kualitas penanganan bencana membutuhkan orkestrasi lintas pemangku kepentingan, dan momentum kolaboratif seperti ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan sistem penanganan bencana yang lebih terstruktur, berkesinambungan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat sejalan dengan visi memperkuat ketangguhan bangsa di masa mendatang.
