Keterlibatan Multipihak Untuk Sukseskan RPKP DAS Citarum

Jakarta (18/12) -- Sungai Citarum di wilayah Jawa Barat sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Namun, masyarakat cenderung eksploitatif dalam memanfaatkannya, sehingga timbul berbagai masalah seperti pencemaran, kerusakan ekosistem di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum mulai dari hulu, tengah, hingga hilir sungai.

DAS Citarum meliputi tiga wilayah, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Dari tiga kabupaten tersebut, terdapat puluhan desa yang memanfaatkan keberadaan Sungai Citarum. Karena itu, pemerintah membuat Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) DAS Citarum.
 
Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Mustikorini Indrijatiningrum menjelaskan, pengembangan kawasan perdesaan di sekitar DAS Citarum diarahkan untuk tujuan konservasi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Ada dua pendekatan yang ingin kita lakukan dengan RPKP ini. Pertama pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosialnya, kedua sosial budaya dan pelestarian lingkungannya" ujar Indri saat memimpin Rapat Koordinasi Multipihak Pengembangan Kawasan Perdesaan  Das Citarum, secara luring di Kantor Kemenko PMK dan secara daring via zoom, pada Jumat (18/12).

Lebih lanjut, Asdep Indri menjelaskan, pendekatan pemberdayaan masyarakat akan mengarahkan DAS Citarum sebagai lahan yang bisa dimanfaatkan masyarakat di sekitar DAS Citarum untuk pertanian. Sementara, pendekatan pelestarian lingkungan di DAS Citarum dilakukan untuk membentuk kesadaran masyarakat untuk melestarikan ekosistem Sungai Citarum.

Indri menerangkan, untuk mensukseskan RPKP perlu melibatkan seluruh pihak secara pentahelix, yang terdiri dari seluruh unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, industri atau swasta, media dan komunitas masyarakat.

Keterlibatan akademisi dari universitas, dijelaskan Indri, bisa melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) dan penelitian di desa lingkup DAS Citarum untuk mendukung kegiatan pengembangan kawasan perdesaan. Untuk pihak swasta, akan dilibatkan dalam hal pembangunan kawasan. Untuk komunitas masyarakat dan media dilibatkan untuk mensosialisasikan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemahaman DAS Citarum agar lebih berwawasan lingkungan.

"Peran itu kita harapkan dapat seluruhnya terjalin dan berjalan dengan baik," cetusnya.

Terdapat poin-poin dalam rapat koordinasi, diantaranya, RPKP akan diusahakan masuk menjadi rencana aksi nasional. RPKP diharapkan akan akan menjadi pedoman dalam pembangunan desa, perlu ada payung hukum yang lebih menguatkan jalannya RPKP. Serta perlu dukungan lintas pihak dari pemerintah pusat, bisa dari Kemenko PMK, untuk mengawal koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan.

Rapat koordinasi diikuti oleh pihak terkait dari Kemenko PMK, Perwakilan BPIW KemenPUPR, Perwakilan Kemendes PDTT, Perwakilan Satgas DAS Citarum, perwakilan akademisi dari universitas. (*)