Jakarta (10/11) -- Program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) merupakan salah satu program prioritas nasional. Program ini identik dengan pembangunan fisik dan infrastruktur. Asisten Deputi Bidang Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK Ade Rustama, KSPN bukan hanya program pembangunan infrastruktur saja.
Ade mengatakan, KSPN memiliki manfaat besar bagi masyarakat, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar wilayah KSPN.
"KSPN bukan hanya program pembangunan fisik saja namun juga non-fisik. Hal paling penting yang menjadi indikator keberhasilan KSPN adalah terjadi peningkatan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah KSPN," ujar Ade dalam Rapat Koordinasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Dukungan Program Bantuan Perumahan, di Shangri-La Hotel Jakarta, pada Selasa (10/11).
Lebih lanjut, Ade menerangkan, pembangunan non fisik yang dimaksudkan adalah pemberdayaan masyarakat setempat, sumber daya manusia, sustainability pembangunan di wilayah KSPN. Salah satu program utama dalam pembangunan KSPN adalah perbaikan rumah warga disekitar wilayah KSPN. Dengan diperbaikinya pemukiman warga diharapkan akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
"Program rumah swadaya ini di bawah tanggung jawab Direktorat Swadaya Kementerian PUPR. Salah satu peruntukan dari perbaikan rumah tersebut adalah untuk peningkatan kualitas perumahan di pusat wilayah pariwisata menjadi homestay, kuliner, toko souvenir, dan lain-lain yang menyasar aspek pemberdayaan masyarakat," terang dia.
Rapat koordinasi diikuti oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kementerian PUPR, Kemenparekraf, dan Bappenas. Dalam rapat disampaikan bahwa Kementerian PUPR sebagai pelaksana program pembangunan rumah swadaya bertanggung jawab pada aspek fisik saja (pembangunan perumahan). Aspek non fisik seperti bimbingan kepada masyarakat di sekitar wilayah KSPN, peningkatan SDM warga KSPN, pendampingan harus diperhatikan oleh kementerian dan lembaga lain.
Sementara, Kemenparekraf sudah memiliki program bimbingan yang ditujukan untuk masyarakat pelaku wisata. Salah satunya contohnya adalah dalam bentuk buku pedoman pengembangan homestay desa wisata.
Asdep Ade menegaskan, diperlukan sinergi agar program yang bersifat fisik dan non fisik dari program KSPN dapat bermanfaat dan keberlanjutannya dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, menurutnya, perlu diperhatikan aspek monitoring dan evaluasi pada program KSPN untuk memetakan kebutuhan masing-masing wilayah KSPN dan memudahkan intervensi kementerian dan lembaga.
"KSPN merupakan program multisektor. Ke depan diperlukan link program oleh kementerian dan lembaga secara lebih nyata dengan pemetaan kebutuhan di masing-masing wilayah KSPN yang tidak hanya menyasar aspek pembangunan fisik saja," pungkasnya. (*)
