KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito mengatakan, kedaulatan ekonomi berbasis kerakyatan menjadi satu dari tiga pilar Trisakti pendiri bangsa Bung Karno. Pilar yang lain adalah kedaulatan politik dan berbudaya yang berkepribadian.
Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber mewakili Menko PMK pada “Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia (PINBAS MUI)” dengan tema “Membangun Ekosistem Ekonomi Umat yang Inklusif dan Berdaulat” yang digelar di Hotel Claro Kota Lulo Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis (9/5/2024).
Dalam pemaparannya, Warsito menyampaikan sepanjang dekade terakhir geliat aktivitas ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah menjadi arus baru ekonomi yang terbukti berdaya tahan tinggi, sekaligus berkontribusi cukup baik terhadap ekonomi nasional.
“Ekonomi dan keuangan syariah yang kita garap bersama ini juga sudah banyak menorehkan prestasi internasional. Dari waktu ke waktu posisi Indonesia dalam peringkat global terus naik pada sektor keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, dan sebagainya,” ujar Warsito.
Lebih lanjut, Warsito menerangkan semuanya tentu menjadi pemacu semangat dan motivasi kita untuk terus memajukan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, seraya mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia dan membangun ekonomi umat yang berdaulat, sehingga mampu mendorong tercapainya Visi dan Misi Indonesia Emas 2045, terutama melalui pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan.
“Untuk mencapai visi tersebut, terdapat empat target capaian utama akan dikembangkan yaitu, peningkatan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah; peningkatan peringkat Global Islamic Economy Index; peningkatan kemandirian ekonomi; dan peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia,” jelas Warsito.
Selain empat target capaian tersebut, terdapat empat strategi utama yang menjadi acuan para pemangku kepentingan ekonomi syariah, di antaranya: penguatan rantai nilai halal yang terdiri atas industri makanan dan minuman, pariwisata, fesyen Muslim, media, rekreasi, industri farmasi dan kosmetika, dan industri energi terbarukan; penguatan keuangan syariah; penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan penguatan ekonomi digital, tuturnya.
“Saya mendorong PINBAS MUI terus bersinergi dengan pemerintah untuk memberikan pendampingan, inkubasi, dan edukasi terhadap ekonomi kerakyatan khususnya UMKM sebagai pilar ekonomi Indonesia, sehingga terus berkembang dengan tetap berlandaskan pada prinsip-pronsip syariah,” ujar Warsito.
Mengakhiri sambutannya, Deputi Warsito mengatakan, "Pendampingan yang bsa dilakukan adalah akses permodalan, teknologi, manajemen, standarisasi hingga pemasaran. Kita berharap rasio kewirausahaan yang mapan di Indonesia masih sekitar 3,7%, sementara negara maju sudah di atas 12%".
Turut hadir pada kegiatan rakornas kali ini sebagai Narasumber Ahli Ekonomi dan Bankir Thomas Lembong, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan sekaligus Ketua MUI bidang Ekonomi Lukman Hakim, Guru Besar Universitas Haluoleo Aris Badara sebagai moderator, dan Peserta Rakornas PINBAS MUI dari Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
