Menko PMK Lakukan Rotasi Pejabat di Lingkungan Kemenko PMK

*Titipkan Tugas Khusus pada Para Pejabat Baru

KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenko PMK, di Ruang Heritage Kantor Kemenko PMK, pada Kamis, (26/01/2023).

Pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya pada kali ini merupakan proses dari rotasi jabatan yang umum dilakukan di instansi pemerintahan. Adapun para pejabat yang dirotasi jabatannya yakni:

1. Andie Megantara dilantik sebagai Sekretaris Kemenko PMK yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;

2. Y.B Satya Sananugraha dilantik sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kemenko PMK;

3. Femmy Eka Kartika Putri dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

4. Agus Suprapto dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;

Proses rotasi ini dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3/TPA Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenko PMK.

Menko PMK menjelaskan, rotasi jabatan dilakukan di awal tahun dengan harapan dapat menyesuaikan program-program di tahun 2023, dan berbagai target dan urusan bisa ditangani dengan baik oleh para pejabat baru.

"Rotasi ini kita lakukan sesuai performa dan prioritas program yang telah digariskan, yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian saya terjemahkan dalam tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK," ujar Menko PMK.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK menegaskan kembali program prioritas yang ditargetkan Presiden, yakni penanganan stunting, dan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan stunting turun menjadi 14 persen dan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen pada tahun 2024. Selain itu juga target penanganan masalah Pekerja Migran Indonesia yang juga menjadi prioritas dalam keketuan Indonesia di ASEAN 2023.

Karenanya, dengan dilakukan rotasi ini dia meminta agar kinerja yang dilakukan masing-masing pejabat baru harus lebih ekstra.  

"Ini tidak bisa ditangani secara biasa-biasa saja dengan hanya berpatokan pada nomenklatur yang sudah ada di Kemenko PMK. Karena itu saya ambil keputusan ini harus ditangani secara khusus dan ditangani orang khusus," ungkap Muhadjir.

Dia juga menitipkan tugas khusus pada para pejabat baru yakni Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan untuk ikut melakukan kajian dan rekomendasi kebijakan terkait penanganan stunting, Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi untuk melakukan kajian dan rekomendasi sesuai bidangnya, juga fokus dalam menangani pekerja migran perempuan di luar negeri, dan juga masalah perkawinan anak. 

Kemudian juga pada Sesmenko PMK yang baru, Menko Muhadjir menugaskan supaya bisa mengelola anggaran secara fleksibel, dan tetap bisa dipertanggungjawabkan transparan akuntabel.

"Untuk itu perlu ada kebijakan khusus, kita bikin cara kerja kita lebih luwes adaptif, tidak boleh rekatif tapi responsif, dan perlu antisipasi yang tajam. Itu yang harus kita lakukan," pungkasnya.

Kontributor Foto:
Reporter: