Jakarta (30/4) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan lapangan ke RW 07, Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pada Kamis pagi (30/4).
Kunjungan dilakukan dalam rangka memantau penyaluran Bantuan Sosial (bansos) Presiden di wilayah tersebut. Sebanyak 541 paket sembako tiba melalui perantara PT. Pos Indonesia dan siap disalurkan.
Dalam kunjungannya, Menko PMK memeroleh laporan dari Tim Gugus Tugas RW 07 terkait data bansos pemerintah. Tim Gugus Tugas RW 07 yang akan menyalurkan bansos ke masyarakat di wilayah tersebut menerangkan, data bansos pemerintah pusat sama persis dengan data bansos dari Pemprov DKI. Dengan data tersebut, pemprov DKI sebelumnya telah menyalurkan bansos untuk tahap pertama.
Karena penggunaan datanya mengadopsi data dari pemprov DKI, tim gugus tugas RW 07 Bendungan Hilir khawatir penyaluran bansos tumpang tindih. Kekhawatiran tersebut misalnya terdapat masyarakat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang dihimpun RT/RW setempat, namun tidak mendapatkan bantuan.
"Jadi kalau ini bansos pemerintah dibagikan, yang sebelumnya udah dapet bansos DKI malah dapet lagi," kata Tim Gugus Tugas RW 07, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.
Menanggapi laporan tersebut, Menko Muhadjir mengatakan, Bansos Presiden yang datang pada tahap berikutnya akan disalurkan dengan menggunakan data yang telah dihimpun oleh RT/RW setempat. Terhadap tumpang tindih data tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Sosial dan Pemda DKI untuk segera diperbaiki.
"Untuk bansos yang datang ini pakai data yang baru saja. Data yang mereka belum menerima bansos DKI. Jangan malah tumpang tindih," ucap Muhadjir kepada Tim Gugus Tugas RW 07, Bendungan Hilir.
Muhadjir menegaskan, untuk bansos ini perlu disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerimanya.
"Dengan catatan harus akurat, mereka yang benar berhak yang menerimanya. Jangan sampai warga protes," pungkasnya. (*)
