KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa dan mahasiswi baru Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Selasa (21/10/2025).
Dalam kuliah umum tersebut, Menko PMK membahas dinamika perubahan birokrasi Indonesia di tengah gelombang digitalisasi dan kemajuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Menurut Pratikno, birokrasi kini menghadapi tantangan besar akibat pesatnya perkembangan teknologi digital yang secara signifikan mengubah pola kerja pemerintahan.
"Teori birokrasi kini dibuat semakin tunggang-langgang dengan menguatnya Artificial Intelligence. AI memungkinkan aspirasi masyarakat teragregasi dan dianalisis lebih efektif karena AI mengambil alih fungsi analitik manusia. Sekarang kecerdasan AI sudah di atas 130. Ia semakin cerdas, dan itu akan mendisrupsi kerja birokrasi, bahkan institusi demokrasi,” ujar Pratikno di hadapan mahasiswa baru Fisipol UGM.
Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan bahwa sistem birokrasi di Indonesia memiliki karakter yang unik dan kompleks. Kompleksitas ini muncul karena sistem desentralisasi yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, baik di tingkat politik maupun birokrasi.
"Kita punya politisi pusat dan politisi daerah, birokrasi pusat dan birokrasi daerah. Semuanya saling terkait, tetapi juga membawa dinamika dan kepentingan yang berbeda. Ini menciptakan kompleksitas dalam hirarki birokrasi kita," jelasnya.
Dalam konteks tersebut, perkembangan teknologi justru membuka peluang untuk mengurai kompleksitas birokrasi. Menurut Pratikno, kemajuan digital dan kecerdasan buatan berpotensi merombak struktur birokrasi yang selama ini sangat hierarkis, dari jenjang Eselon I hingga IV menjadi organisasi yang lebih datar, fleksibel, dan adaptif.
"Sekarang organisasi bisa lebih relatif flat. Teknologi digital memungkinkan otomasi pekerjaan rutin. AI bisa mengambil alih fungsi-fungsi administratif dan analitik yang dulunya dikerjakan manual. Ini bisa membuat birokrasi kita lebih efisien, responsif, dan fokus pada pengambilan keputusan dan kebijakan strategis," tuturnya.
Pratikno menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam birokrasi berpotensi besar memperkuat efisiensi birokrasi, mempercepat layanan publik, dan meningkatkan transparansi. Namun demikian, penggunaan teknologi tetap harus disertai dengan tata kelola yang bijak, etika yang kuat, serta keseimbangan antara peran manusia dan mesin.
"The Politics of AI itu isu yang sangat krusial. Begitu saya pindah ke Kemenko PMK, saya langsung membentuk Gugus Tugas AI, karena berbagai urusan di Kemenko PMK seperti pendidikan, kesehatan, keluarga, kesehatan mental, bencana, kebudayaan, dan karakter, semuanya terdampak. Tantangannya adalah bagaimana kita memanfaatkan AI secara bijak," ungkapnya.
Menutup kuliahnya, Pratikno menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara teknologi digital, kecerdasan buatan, dan nilai-nilai demokrasi. Ia juga mengajak mahasiswa UGM menjadi generasi intelektual yang peka terhadap perubahan zaman, kritis terhadap dampak teknologi, sekaligus mampu menjadi penggerak reformasi birokrasi dan demokrasi yang adaptif terhadap kemajuan AI.
