KEMENKO PMK - Setelah dua tahun tidak ada mudik, Idul Fitri 2022 ini, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk mudik lebaran setelah kasus Covid-19 menunjukkan trend penurunan dan cakupan vaksin semakin baik. Pemerintahpun menyiapkan berbagai rancangan untuk mengantisipasi ledakan mudik tahun ini.
“Kita menyadari sudah dua tahun kita tidak mudik, karena itu data historis yang digunakan bukan tahun lalu tapi tahun 2019. Ini kita ungkap lagi untuk pengalaman dalam merancang persepsi sekarang ini. Dari awal sudah kita bahas, coba, dan simulasikan. Tetapi kita sadar pasti ada celah yang nanti akan menjadi bagian kekurangan yang harus diambil kebijakan di lapangan, diskresi maupun policy judgement di lapangan,” kata Menko PMK saat wawancara bersama Kompas TV, Minggu (24/4).
Menyadari itu, Menteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pada masa “injury time” mudik ini, pihaknya terus mempersiapkan berbagai kemungkinan untuk memastikan arus mudik berjalan aman dan lancar.
"feedback dari penumpang, maupun pengamat dan pihak yang ikut serta dalam mengambil kebijakan sangat dibutuhkan agar terus menjadi masukan untuk memberikan layanan kesiapan mudik dengan prima," jelas Muhadjir.
Lanjut Menko PMK, pihaknya juga sudah mengatur jika nanti ada kejadian diluar skenario, kewenangan akan didelegasikan langsung kepada jenjang di bawahnya, misal Kapolres dan Kapolsek yang diberi kewenangan untuk memberikan keputusan tanpa harus menunggu arahan dari pusat.
“Kemarin, waktu kita koordinasi dengan pemerintah Jabar dan Jateng, kita sudah atur nanti kalau ada kejadian diluar skenario, kewenangan bisa kita delegasikan ke jenjang yang lebih bawah, misal Kapolres, Kapolsek juga diberi kewenangan tanpa menunggu pusat. Itu sudah disepakati,” jelasnya.
Sementara itu, mengantisipasi kelangkaan BBM dan kemananan perjalanan pemudik, Menko PMK menambahkan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan BBM dan menyiapkan SPBU Mini di beberapa tempat yang belum ada SPBU, terutama jalur Pantai Selatan dan bisa diupayakan menggunakan model BBM mobile.
Untuk memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga, maka pemerintah terus mendorong agar penerapan disiplin prokes dipatuhi dan menyegerakan vaksin booster.
“Kemudian masalah tata kelola lalin dan ketersediaan BBM, kemudian ketersedian pangan dan bahan pokok, dan saluran bansos yang dirangkap 3 bulan di april dari semua skema bansos termasuk tambahan BLT Migor, diharapkan bisa meringankan beban pengeluaran masyarakat kalangan bawah. Masyarakat diharapkan disiplin prokes dan jangan lupa booster agar saat lebaran nanti semua dalam kondisi sehat,” tutup Menko PMK.
