Menko PMK : Semua Warga Harus Diikutkan BPJS Kesehatan

Sidak ke Jombang, Temukan Soal Persalinan Berbiaya dan Kendala Alokasi Dana Stunting

KEMENKO PMK --Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan mendadak ke Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Senin (12/9).

Pada kunjungannya tersebut Menko Muhadjir disambut Camat Ploso Tridoyo Purnomo, kepala desa, perangkat, tenaga kesehatan Puskesmas, para pendamping keluarga, serta warga. Muhadjir berdialog menggali informasi seputar stunting dan kepesertaan BPJS.

"Saya menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi, seperti keanggotaan BPJS Kesehatan yang belum menyentuh semua warga. Masih ada warga yang kemarin melahirkan dikenai biaya. Padahal mereka tidak mampu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama khususnya pimpinan di desa," katanya.

Muhadjir meminta semua warga di Kecamatan Ploso diikutsertakan BPJS Kesehatan. Apabila ada warga yang belum menjadi anggota BPJS dengan skema bantuan APBD, Muhadjir akan membantu mendapatkan bantuan dari pusat. Agar setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membayar sendiri. Jangan sampai, misalnya, ibu tidak mampu yang melahirkan dibebani biaya bersalin. “Lahir lewat bidan pun bisa diklaim ke BPJS,” tegas Muhadjir. 

Soal stunting, Muhadjir mengapresiasi angka stunting di Jombang ada di angka 13 persen. Laporan itu didapatkannya dari Bupati Mundjidah Wahab saat bertemu di Pendopo Kabupaten sebelum ke Ploso. Angka ini sudah memenuhi target nasional 14 persen pada 2024. Tetapi, Jombang berupaya lebih jauh menurunkan hingga ke angka 0.

“Ada program Bu Bupati yang harus didukung, yakni zero stunting. Jombang tak ada yang stunting. Kalau ini berhasil, luar biasa,” kata Muhadjir. Untuk itu, Menko PMK meminta kades membantu warga yang berisiko stunting dari dana APBDes.

Atas permintaan Muhadjir itu, kades meminta perpres yang mengalokasikan ketahanan pangan untuk Covid-19 maksimal 40 persen diubah. Karena Covid sudah mereda. Sehingga alokasinya bisa untuk yang lain, termasuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem. “Kami terbentur regulasi itu,” kata kades dalam dialog.

Muhadjir menyatakan akan segera mengupayakan perubahan Perpres yang masih bernuansa Covid-19 itu. “Doakan mudah-mudahan kurang dari satu bulan ini sudah di meja Pak Presiden,” katanya.

Menko PMK kembali mengingatkan, bahwa stunting itu lebih merupakan perkembangan otak yang tidak bagus. Kondisi pendek hanya merupakan pertanda stunting. “Seribu hari awal kehidupan, yakni sejak dalam kandungan hingga tahun ibu menyusui, akan menentukan perjalanan hidup anak itu berikutnya. Kalau berhasil, insya Allah akan bagus selanjutnya,” jelas Muhadjir. Jangan sampai telanjur stunting, karena akan sulit memperbaikinya.

Muhadjir menyebut, merawat awal kehidupan ini perintah Alquran. Ketua PP Muhammadiyah ini lantas membacakan ayat dalam Surat Lukman terkait perintah Tuhan kepada seluruh manusia untuk menyusui anak selama dua tahun dan perawatan yang baik kepada anak.

Seperti diketahui, saat ini stunting mendapatkan perhatian dan penanganan khusus. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi Balita stunting sebesar 24,4% pada 2021. Artinya, hampir seperempat Balita Indonesia mengalami stunting pada tahun lalu. Namun demikian, angka tersebut lebih rendah dibanding 2020 yang diperkirakan mencapai 26,9%.

Pemerintah menargetkan stunting di Indonesia akan turun menjadi hanya 14% pada tahun 2024. Agar dapat mencapai target tersebut, perlu upaya inovasi dalam menurunkan jumlah balita stunting 2,7% per tahunnya.

 

*Kunjungi Ponpes Shidiqqiyah Ploso*

Pada kunjungan kerjanya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menko Muhadjir juga menyambangi Pondok Pesantren Majma'al Bahroin Shiddiqiyyah untuk bersilaturahmi. Kedatangan Muhadjir disambut pimpinan Ponpes Kiai Muchtar Muth’i yang sudah berusia 94 tahun bersama istri dan para pengasuh ponpes.

Muhadjir menyampaikan salam Presiden Jokowi kepada Kiai Muchtar. “Waalaikum salaam,” jawab Kiai Muchtar yang duduk di kursi roda. Perbincangan selanjutnya seputar perkembangan pesantren yang mempunyai 1.500 satri dan ribuan alumni itu.

Sekitar setengah jam Muhadjir berbincang dengan para tuan rumah. Sebelum meninggalkan pesantren, Muhadjir dan rombongan diajak mengelilingi areal ponpes seluas sekitar 5 hektare itu. Menyaksikan banyak monumen kebangsaan, seperti Monumen Hari Santri, Monumen Proklamasi, dan Monumen Pembukaan UUD 1945, serta Monumen Garuda Pancasila.

Muhadjir meminta semua elemen bangsa berbenah menjelang Indonesia Emas. Termasuk ponpes. "Jadi semua pesantren harus berbenah untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Dan saya sangat yakin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah ini juga merupakan bagian elemen penting dalam membangun bangsa terutama rasa nasionalisme. 'Hubbul Wathon Minal Iman' semboyannya, itu suatu yang luar biasa," tutur Muhadjir.

Muhadjir dan rombongan meninggalkan Ponpes Shidiqqiyah setelah salat berjamaah di masjid ponpes.

Kontributor Foto:
Reporter: