KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nancy Dian Anggraeni menyampaikan, sebagai salah satu isu prioritas nasional dan agenda utama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, maka pengarusutamaan tuberkulosis (TBC) perlu dilaksanakan dengan strategi yang tepat.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Perumusan Desain Awal Pengarusutamaan TBC, di Ruang Rapat Lantai 13, Kantor Kemenko PMK, Kamis (9/10/2025).
Asdep Nancy menyampaikan, dari tindak lanjut hasil Rakorpusda Kemendagri pada 25 September lalu, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya strategi pengarusutamaan TBC sebagai isu prioritas nasional. Terdapat 4 strategi yang saat ini tengah dirancang dalam upaya pengarusutamaan.
Pertama, mengintegrasikan agenda TBC dalam forum koordinasi daerah dengan memastikan isu TB menjadi agenda prioritas dalam setiap forum koordinasi di tingkat daerah; Kedua, melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif dengan memanfaatkan seluruh media dan forum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang TBC.
Ketiga, melibatkan seluruh petugas dan penyuluh daerah dengan mengoptimalkan peran petugas lapangan dari berbagai sektor untuk sosialisasi TBC; Keempat, mengintegrasikan materi TBC dalam pelatihan aparatur dengan memastikan seluruh aparatur daerah memiliki pemahaman yang memadai tentang TBC.
Asdep Nancy Dian Anggraeni menyampaikan pentingnya pemahaman yang menyeluruh oleh seluruh aparatur mengenai bahaya TBC. Menurutnya, penting bagi aparatur untuk memahami lebih dahulu TBC, yang kemudian bisa menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
"Jangan sampai aparatur kita tidak memahami bahwa TBC ini punya potensi penularan yang tinggi. Sosialisasi dan edukasi harus terus diperkuat dan disisipkan dalam berbagai kegiatan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengarusutamaan TBC bisa dilakukan melalui berbagai forum, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun desa dan kelurahan. "Forum seperti Rakorda, Musrenbang, hingga pertemuan masyarakat seperti Posyandu dan pengajian dapat menjadi sarana efektif untuk edukasi TBC," imbuhnya.
Rapat turut dihadiri oleh Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Pol PP dan Linmas) Kemendagri Bernhard Eduard Rondonuwu, serta perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait dari Kemenkomdigi, Kemenkes, BKN, dan LAN.
Bernhard menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dindaerah. Ia menyampaikan bahwa di daerah sangat banyak jajaran Satpol-PP dan Linmas yang dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai TBC.
"Kita mendorong agar pemerintah daerah memanfaatkan jajaran Satpol-PP hingga Linmas di tingkat desa dan kelurahan untuk mendukung pengarusutamaan TBC. Mereka bisa membantu menegakkan kawasan tanpa rokok, memperkuat sanitasi lingkungan, dan melakukan pembinaan masyarakat," jelasnya.
Perwakilan Kemenkomdigi menyampaikan dukungan dari sisi komunikasi publik, di antaranya melalui Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Bakohumas, dan Satgas Medsos di 38 provinsi. Kemenkominfo juga telah mendapatkan konten edukasi dari Kemenkes untuk disebarluaskan ke berbagai kanal komunikasi pemerintah daerah.
Dari sisi penguatan kapasitas aparatur, perwakilan BKN dan LAN menyampaikan rencana untuk memasukkan materi TBC dalam pelatihan bagi ASN agar dapat menjadi agen sosialisasi di masyarakat. Sementara itu, perwakilan Kemenkes telah menyiapkan strategi dan bank konten edukasi TBC yang siap digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, Tim Khusus Menko PMK juga memberikan masukan agar informasi tentang TBC disosialisasikan secara lebih masif kepada masyarakat. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pelaksanaan kegiatan edukasi publik di Car Free Day (CFD) pada delapan kota besar yang memiliki angka kasus TBC relatif tinggi.
Menutup rapat, Asdep Nancy menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun antara berbagai kementerian dan lembaga. "Dukungan lintas sektor sangat penting untuk memastikan TBC menjadi isu arus utama dalam pembangunan manusia. Tim kami akan menghimpun data dan progress masing-masing Kementerian dan Lembaga untuk dilaporkan kepada Menko PMK," pungkasnya.
