KEMENKO PMK — Dalam rangka memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait Pengurangan Risiko Bencana, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo beserta tim melakukan pemantauan persiapan kegiatan penanaman vegetasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis di Kabupaten Bogor, Rabu (12/11).
Ini merupakan upaya mitigasi bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun 2025. Pemantauan ini dilaksanakan dengan tujuan memastikan kesiapan teknis, keselarasan program, serta efektivitas langkah mitigasi yang direncanakan di tingkat daerah.
Pertemuan dengan BPBD Kabupaten Bogor membahas sejumlah isu strategis yang memengaruhi peningkatan risiko bencana, termasuk menurunnya ruang terbuka hijau, bertambahnya kawasan permukiman, meserta perlunya penegakan aturan tata ruang yang lebih ketat. Kondisi ini diperparah oleh perubahan tata guna lahan dan intensitas pembangunan yang berdampak pada potensi banjir, longsor, dan pergerakan tanah.
Pembahasan juga mencakup perkembangan penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan normalisasi sungai yang telah berjalan sejak awal tahun, serta rencana penyelesaian infrastruktur pengendali banjir di wilayah timur. Mengingat keterhubungan aliran sungai antarwilayah, koordinasi lintas daerah menjadi langkah krusial untuk memastikan efektivitas pengendalian banjir di hilir.
Asdep Andre menyampaikan bahwa sebagai bagian dari penguatan vegetasi dan pemulihan lingkungan, perlu finalisasi lokasi penanaman pohon di 20 titik pada tujuh kecamatan, termasuk lokasi yang diusulkan. Kepala BPBD menambahkan bahwa persiapan program pembangunan hutan kota dan hutan desa tahun 2026 turut menjadi perhatian, khususnya kebutuhan pemetaan lahan serta penyediaan alternatif lokasi untuk wilayah dengan keterbatasan ruang seperti Cibinong.
Penanganan kawasan rawan pergerakan tanah, seperti di Bojong Koneng dan Karang Tengah, juga menjadi bagian dari tindak lanjut yang diprioritaskan. Upaya ini meliputi identifikasi kebutuhan relokasi, penyediaan lahan sekitar 7 hektar untuk permukiman terdampak, serta penguatan dukungan bagi masyarakat dalam proses pemulihan.
Melalui pemantauan ini, Kemenko PMK dan BPBD Kabupaten Bogor menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat mitigasi bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memastikan penyelarasan kebijakan pusat dan daerah. Rangkaian tindak lanjut akan terus dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasi serta mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bogor yang lebih tangguh terhadap bencana.
