Kemenko PMK Dorong Penguatan PHBS dan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pencegahan Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging

KEMENKO PMK – Penularan zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Interaksi manusia dengan hewan, kondisi lingkungan, sanitasi, serta kebiasaan mengelola sampah dan menjaga kebersihan turut memengaruhi risiko penyebaran penyakit. Karena itu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi fondasi pencegahan zoonosis dan PIE, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Sukadiono menegaskan, pencegahan zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi. Masyarakat perlu membiasakan perilaku sehat dengan dukungan lingkungan, layanan, dan kebijakan yang memadai. Hal tersebut disampaikan Sukadiono dalam kegiatan Diseminasi Hasil Asesmen Penguatan Pembudayaan Hidup Sehat Berbasis Pencegahan Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging, Selasa (17/11/2026).

Menurut Sukadiono, pencegahan perlu dilakukan melalui pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga dalam edukasi, surveilans, deteksi dini, respons penyakit, dan penguatan kapasitas masyarakat. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menerapkan pendekatan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayahnya.

“Masyarakat harus tahu, mau, mampu, dan terbiasa melakukan tindakan pencegahan. Artinya, intervensi tidak boleh berhenti pada sosialisasi dan edukasi, tetapi harus didukung oleh lingkungan, fasilitas, layanan, serta kebijakan yang memungkinkan masyarakat menerapkan perilaku sehat secara konsisten,” ujar Sukadiono.

Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa menyampaikan, asesmen dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) mengenai pembudayaan PHBS untuk pencegahan zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging telah dilaksanakan pada 5–28 Oktober 2026 di delapan kabupaten pada empat provinsi. Lokasinya meliputi Kabupaten Pacitan dan Lumajang di Jawa Timur, Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo di DI Yogyakarta, Kabupaten Buleleng dan Badung di Bali, serta Kabupaten Tana Toraja dan Maros di Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia (CARE-I). Asesmen tersebut bertujuan memetakan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengidentifikasi kebutuhan pencegahan zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging di daerah.

Koordinator Asesmen Sulistyawati menjelaskan, setiap kabupaten memiliki profil risiko zoonosis yang berbeda. Di DI Yogyakarta, risiko leptospirosis ditemukan di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan antraks menjadi perhatian di Kabupaten Gunungkidul. Di Jawa Timur, leptospirosis menjadi salah satu risiko di Kabupaten Pacitan dan Lumajang. Sementara itu, di Bali, rabies menjadi perhatian di Kabupaten Badung dan Buleleng. Adapun di Sulawesi Selatan, risiko leptospirosis ditemukan di Kabupaten Maros dan rabies di Kabupaten Tana Toraja.

“Setiap risiko zoonosis perlu diikuti dengan satu perilaku kunci dan satu respons lintas sektor. Pencegahan zoonosis tidak cukup hanya dengan mengetahui risikonya. Pembudayaan PHBS membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat, kesiapan layanan, serta keterlibatan lintas sektor,” ujar Sulistyawati.

Ahli Komunikasi Risiko dan Perubahan Perilaku Domingo Jim Caro III menjelaskan, pendekatan Risk Communication and Community Engagement (RCCE) dan Social and Behaviour Change (SBC) penting untuk mendorong perubahan perilaku. Penyampaian informasi saja tidak cukup jika masyarakat masih menghadapi hambatan dalam menerapkan tindakan pencegahan. Karena itu, kampanye kesehatan perlu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong tindakan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah diseminasi, dilakukan klarifikasi dan validasi temuan bersama para pemangku kepentingan. Tahapan ini bertujuan menetapkan prioritas masalah serta merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan masing-masing pihak. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja di masing-masing daerah pada empat provinsi.

Sukadiono menegaskan, hasil asesmen harus menjadi dasar untuk mendorong tindakan nyata.

“Nilai sebuah asesmen tidak hanya terletak pada banyaknya temuan, tetapi pada kemampuan kita mengubah temuan tersebut menjadi tindakan nyata,” tegasnya.

Kemenko PMK akan terus memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor agar rekomendasi asesmen dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah. Melalui keterlibatan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, FAO Indonesia, dan mitra pembangunan, upaya pencegahan zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging diharapkan semakin terpadu dan berkelanjutan.

Penguatan PHBS yang didukung layanan memadai dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih siap mencegah penularan penyakit. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya melindungi kesehatan keluarga dan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan kesehatan nasional.

Kontributor Foto:
Reporter: