Optimalisasi Penyaluran Program Sembako di Papua dan Papua Barat segera dipercepat

Jakarta (21/10) -- Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat diterima dengan baik oleh masyarakat hingga ke penjuru negeri.

Namun demikian, faktanya, penyaluran program semvako (BPNT) di Provinsi Papua dan Papua Barat masih belum tersalurkan secara maksimal. Hal itu disebabkan beberapa faktor, mulai dari kondisi data sebagian kabupaten/kota belum divalidasi, kondisi geografis yang sulit dijangkau hingga masalah infrastruktur sinyal yang lemah dan daerah blankspot.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakinkan bahwa pemerintah akan berupaya untuk segera mempercepat proses penyaluran program sembako, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Kita tahu masyarakat Papua di timur sana sangat menunggu langkah konkret kita. Mereka yang tidak memperoleh akses ini yang justru harus diperhatikan," ujarnya saat Rapat Tingkat Menteri Optimalisasi Penyaluran Program Sembako di Provinsi Papua dan Papua Barat, Rabu (21/10).

Menurut Muhadjir, langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran program sembako di Papua dan Papua Barat ialah dengan perubahan mekanisme penyaluran. Sejak September 2019 seluruh kab/kota di Indonesia sudah menyalurkan  BPNT (sekarang program sembako) secara non tunai melalui e warong yang direkrut Bank Himbara, melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebagian bantuan tidak dapat disalurkan karena beberapa kondisi di Papua dan Papua Barat. Untuk itu perlu dilakukan perubahan mekanisme penyaluran dari non tunai melalui Himbara menjadi penyaluran tunai melalui PT Pos. Hal yang perlu dilakukan  diawali perbaikan data penerima manfaat yang ada di dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Saya setuju kita tidak usah menunda-nunda. Untuk data di Papua dan Papua Barat sebagian sudah divalidasi dan finalisasi. Untuk itu kalau sudah final dan bagi kabupaten/kota yang sudah rapi datanya segera saja dilaksanakan penyaluran, tidak perlu menunggu yang belum," tukasnya.

Sementara itu, Menko PMK juga mengungkap kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat yang sudah memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran bansos nontunai, tetap menggunakan mekanisme eksisting yaitu melalui Bank Himbara, yakni Di Papua  3 (tiga) kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom, sedangkan di Papua Barat ada 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Manokwari Selatan, dan Kota Sorong. Kabupaten/Kota lainnya disalurkan secara tunai melalui PT Pos.

Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menyebut sasaran bansos di Papua dan Papua Barat pada tahun 2020 yang tersalur secara nontunai melalui mekanisme eksisting Himbara sebanyak 177.247 KPM. Sisanya, 206.813 KPM akan segera disalurkan langsung secara tunai dengan bantuan penyalursn dari PT Pos Indonesia.

Mengacu pada Perpres 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat  (3) antara lain, dapat dikecualikan bagi daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran bansos secara non tunai.

"Dengan bantuan PT Pos ini kita harapkan ada penambahan data penerima program sembako dan bisa cepat realisasinya, ditambah dengan bantuan kerja sama dari  pemerintah daerah dalam percepatan penyaluran" .

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan agar di dalam proses penyaluran bansos, khususnya yang dilakukan secara tunai tidak hanya oleh PT Pos Indonesia. Akan tetapi juga bisa mengandalkan tenaga bantuan baik dari TNI maupun Polri untuk pengamanan penyaluran.

Pada rapat tingkat menteri itu hadir pula Eselon 1 dari Kemenkeu, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Deputi Gubernur BI, Komisioner OJK, Himbara, serta PT Pos Daerah Papua. (*)

Reporter: