Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan Perlu Ditangani Secara Terpadu

Desa menghadapi tantangan yang memerlukan upaya terkoordinasi di berbagai sektor agar lebih efektif, intervensi yang terkoordinasi untuk menghasilkan efisiensi yang lebih besar,  pengurangan duplikasi upaya, pemanfaatan sumber daya yang optimal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mendukung RPJMN 2020-2024, pembangunan desa dan kawasan perdesaan mencakup yang berbagai dimensi dan sektor perlu ditangani secara terpadu. 

Total alokasi hasil rekapitulasi program sektoral perdesaan pada tahun 2023 tercatat 11,4 trilliun rupiah, belum termasuk dana desa dan program pemerintah daerah. Kondisi saat ini, belum ada pemetaan komprehensif terhadap seluruh program sektoral pada tingkat desa dan masih terdapat gap kebutuhan desa dengan potensi pendanaan/fasilitasi dari K/L sektor.

Sinkronisasi diperlukan untuk mengurangi duplikasi intervensi kementerian/lembaga dan menekan inefisiensi penggunaan sumber daya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan pemetaan awal, terdapat lebih dari 10 (sepuluh) program sektoral pembangunan desa dan perdesaan yang berasal dari kementerian/lembaga (K/L).

Untuk menyusun kebijakan bidang perdesaan dalam RPJPN 2023-2045 dan rancangan RPJMN 2025-2029, Kemenko PMK bersama dengan Bappenas menggelar Diskusi Sinkronisasi Program K/L di Desa bertempat di Hotel Westin Jakarta (13/07). Diskusi ini dipimpin oleh Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Togu Pardede bersama Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko PMK Ivan Syamsurizal.

Ivan memaparkan pentingnya peran aktif BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi desa. Kemenko PMK telah mengkoordinasikan percepatan sertifikasi badan hukum BUM Desa agar mampu mengakses permodalan dan kerjasama dengan stakeholder lain. Kemenko PMK juga telah menginisiasi koordinasi dengan Kementerian KKP untuk mendorong pembangunan desa di wilayah pesisir. Diharapkan BUM Desa dapat ikut andil dalam skema program Smart Fishery Village, program untuk memperkuat kemandirian desa berbasis usaha perikanan dengan memadukan pertumbuhan ekonomi, bekerja bersama masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, dan berbasis digital teknologi kekinian.

Koordinator Pemerataan Wilayah Kemenko PMK Monalisa menambahkan, salah satu contoh program level desa dan kawasan perdesaan yang telah dikoordinasikan oleh Kemenko PMK adalah Desa Wisata, Desa Digital, dan Desa Cerdas yang keseluruhannya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan tetap mengindahkan keberlanjutan lingkungan hidup, perubahan iklim dan ancaman bencana. 

Dari hasil diskusi yang dilakukan hari ini, akan dilakukan tindak lanjut pemetaan program oleh Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan inventarisasi program beserta lokusnya dapat menunjukan irisan yang mampu disinergikan. 
Kerangka perencanaan penganggaran masing-masing program disarankan untuk melakukan taging anggaran pembeda reguler dan afirmatif bagi desa di daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP). Kemenko PMK dalam hal ini siap untuk berkolaborasi demi inisiasi program pembangunan desa yang terpadu di tahun 2024 dan penyiapan menuju Indonesia Emas 2045. 

Hadir pula dalam diskusi ini perwakilan Kemendes PDTT, Kementan, Kementerian ESDM, Kemenparekraf, KKP, Kemenperin, Kemenkop UKM, KLHK, dan BNPB.

Kontributor Foto:
Reporter: