Pembangunan Pemuda Tanggung Jawab Lintas Sektor

Jakarta (12/1) -- Pembangunan pemuda menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencapai bonus demografi pada 2030 mendatang. Setidaknya terdapat 30 kementerian/lembaga yang memiliki program kerja terkait kepemudaan pada RPJMN 2020-2024.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan bahwa pembangunan pemuda merupakan isu lintas sektor.

"Membangun pemuda merupakan ranah lintas sektor.  Untuk mencapai Indeks Pembangunan Pemuda tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan Pemuda Tahun 2021 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (12/1).

Femmy mengungkapkan ada beberapa strategi pembangunan pemuda diantaranya melalui penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda.

Lebih lanjut, peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan, serta pencegahan perilaku berisiko pada pemuda termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan NAPZA, konsumsi minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

"Tantangan pembangunan pemuda harus kita hadapi bersama," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko menjelaskan bahwa yang menjadi tantangan besar dalam pembangunan pemuda diantaranya adalah penyiapan lapangan kerja maupun mengisi lapangan kerja dengan tenaga terampil).

"Sejauh ini revisi Perpres 66/2017 sudah dilakukan, rencana aksi kepemudaan juga sedang dikoordinasikan, menyusun stranas kewirausahaan pemuda melalui pembangunan UKM pemuda. Oleh karena itu, Kemenpora hendaknya aktif mengoordinasikan program nasional-nya ke kementerian/lembaga terkait. Bukan hanya membuat kegiatan yang berskala kecil, tapi dalam tataran makro (misal, pengarusutamaan gender di KPPPA yang bisa dikerjakan oleh seluruh kementerian/kembaga," pungkasnya.

Kontributor Foto:
Reporter: