KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar diseminasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) terpadu program bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Jakarta, pada Rabu (17/07/2024).
Dalam desiminasi, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menyampaikan, monev terpadu yang telah terlaksana pada bulan April di 10 kabupaten/kota terpilih menunjukkan hasil positif dari tata kelola program, dimana pensasaran telah menjangkau kelompok rentan seperti lansia, rawan pangan, dan kelompok yang belum terjangkau bantuan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.
“Monev di 10 kabupaten dan kota pada bulan April lalu menunjukkan hasil positif. Pensasaran telah menjangkau kelompok-kelompok rentan, seperti lansia, rawan pangan, dan kelompok yang belum terjangkau bantuan sebelumnya,” ujar Nunung.
Selain itu, bantuan pangan CPP juga telah menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas bantuan dalam bentuk beras. Kendati demikian, masih terdapat ruang perbaikan untuk penyaluran bantuan pangan CPP tahap III yang akan disalurkan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024 mendatang.
“Kemenko PMK telah memastikan kesiapan data untuk penyaluran CPP pada bulan Agustus, Oktober, Desember 2024. Data P3KE sebagai data pensasaran program bantuan CPP telah diserahkan kepada Bapanas,” imbuh Nunung.
Nunung juga menegaskan, terdapat sejumlah rekomendasi perbaikan yang perlu menjadi perhatian bagi pelaksana program yang meliputi ketepatan waktu penyaluran bantuan pangan CPP, titik distribusi bantuan yang perlu mendekati penerima bantuan pangan, serta sosialisasi program bantuan pangan CPP hingga tingkat desa.
Atas rekomendasi tersebut berbagai kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait telah berkomitmen untuk terus melaksanakan perbaikan pada penyaluran ke depan.
Kegiatan diseminasi tersebut dihadiri oleh Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Asisten Deputi Bidang Pertanian Ketahanan Pangan dan Inovasi Sekretariat Kabinet, Kepala Tim Kebijakan TNP2K, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog, serta sejumlah perwakilan dari kementerian/lembaga terkait lainnya.
