Pemerintah Rancang Kriteria Penilaian Penghargaan Pencanangan Kawasan Ramah Lansia Tahun 2021 

Jakarta (17/02) -- Masyarakat lanjut usia (lansia) merupakan kelompok rentan dengan populasi yang cukup banyak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, dalam waktu hampir lima dekade, persentase lansia Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat (1971-2020), yakni menjadi 9,92 persen (26 juta-an) di mana lansia perempuan sekitar satu persen lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki (10,43 persen berbanding 9,42 persen). 

Dari seluruh lansia yang ada di Indonesia, lansia muda (60-69 tahun) jauh mendominasi dengan besaran yang mencapai 64,29 persen, selanjutnya diikuti oleh lansia madya (70-79 tahun) dan lansia tua (80+ tahun) dengan besaran masing-masing 27,23 persen dan 8,49 persen. 

Dalam rangka menyambut Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) pada 29 Mei mendatang, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan (Kemenko PMK) melalui Keasdepan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia menggelar Rakornis Indikator Penilaian Penghargaan Pencanangan Kawasan Ramah Lansia Tahun 2021, pada Rabu (17/2).

Koordinator Analis Kebijakan Ahli Madya Keasdepan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK Ginda Arthur Manurung memimpin jalannya Rakornis. 

Ginda memaparkan, pemerintah telah melakukan upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak lansia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia.

"Peraturan tersebut mengatur tentang kriteria kawasan ramah lansia dari berbagai sisi. Seperti ruang terbuka dan bangunannya, transportasi ramah lansia, pekerjaan ramah lansia, pelayanan kesehatan, serta perlunya pemda memiliki kebijakan kelanjutusiaan," ujar Ginda dalam rakornis yang dihadiri secara daring dan luring antara lain Perwakilan dari Kemenkes, Bappenas, Kemensos, dan K/L terkait lainnya. 

Untuk kriteria indikator penilaian penghargaan pencanangan kawasan ramah lansia, Ginda Arthur Manurung meminta kementerian terkait memberikan masukan dan memfokuskan penilaian. 

Terdapat 15 kriteria penilaian yang menjadi pembahasan para peserta rakornis. Salah satu kriteria yang dibahas dan mendapatkan penilaian terbesar adalah keberpihakan daerah dalam bentuk perda yang terkait kelanjutusiaan. 

"Selain perda, keberpihakan dalam menganggarkan APBD dalam mendukung program-program lansia menjadi poin krusial dalam menilai apakah suatu daerah kawasan ramah lansia," pungkas Ginda.

Dari hasil rakornis ini, nantinya kriteria-kriteria penilaian tersebut akan dicek langsung ke sejumlah daerah yang menjadi calon penerima penghargaan kawasan ramah lansia tahun 2021. (*)

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: