Pemerintah Susun Rumusan Alternatif Kebijakan Bidang Transmigrasi

Jakarta (17/12) -- Pemerintah lintas Kementerian/Lembaga telah menyusun rumusan alternatif kebijakan bidang transmigrasi. Namun demikian, harmonisasi kebijakan tersebut harus segera ditindaklanjuti sehingga dapat diimplementasikan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Dody Usodo HGS mengatakan bahwa dalam menyusun kebijakan transmigrasi harus memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2019.
  
"Ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu terkait perencanaan, pembangunan, dan pengembangan," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Target Rumusan Alternatif Kebijakan Bidang Transmigrasi di Jakarta, Kamis (17/12).

Dody menyebut salah satu yang masuk dalam kebijakan bidang transmigrasi ialah pengembangan kawasan transmigrasi. Ada lima hal terkait yaitu permukiman, pangan, pendidikan kesehatan dan budaya (PKB), ekonomi, serta keamanan.

Pengembangan kawasan transmigrasi juga tidak hanya fokus pada pendampingan masyarakat, namun lebih fokus pada pemenuhan sarana prasarana (sarpras). Hal itu tentunya untuk menunjang kehidupan transmigran yang lebih layak dan terjamin.

"Yang juga penting, regulasi kawasan transmigrasi harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan pembangunan nasional dan pembangunan manusia. Sebab, transmigrasi masih dibutuhkan sebagai pendukung pemerataan pembangunan wilayah dan kedaulatan negara," tandasnya. 

Herbert Siagian, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK menyatakan bahwa dibutuhkan dukungan data dan informasi dari lapangan guna menyusun kebijakan alternatif bidang transmigrasi.

"Dalam hal ini, keterlibatan K/L sangat diharapkan dengan mengikutsertakan unit kerja yang menangani legislasi hukum di masing-masing Kementerian/Lembaga," jelasnya.

Lebih lanjut, untuk memantik keikutsertaan K/L lain maka konsep transpolitan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai model untuk mempercepat target revitalisasi dalam rangka ketahanan pangan yang harus direalisasikan. Secara khusus untuk lokasi pilot transmigrasi percontohan konsep transpolitan yaitu di Kab. Muna, Sulawesi Tenggara dan Kab. Mamuju, Sulawesi Barat sebaiknya dimatangkan oleh Kemendes PDTT bersama K/L terkait.

Namun di samping itu, K/L juga diharapkan memberikan alternatif solusi penyelesaian atas permasalahan lahan transmigrasi yang masih terjadi berikut perkembangannya secara berkala.

"K/L juga diharapkan dapat memberikan laporan capaian dan permasalahan pengembangan kawasan transmigrasi, secara khusus terkait 100 kawasan trans prioritas kementerian dan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional kepada Kemenko PMK. Mencakup isu kependudukan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, dan kepemilikan lahan," tutup Herbert.

Untuk diketahui, dalam rapat hadir dari Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, perwakilan dari Setkab, Kemendagri, Bappenas, Kemen PUPR,   dan beberapa K/L terkait.

Reporter: