Pemerintah Susun Stranas PPDT 2020-2024

Jakarta (3/11) -- Indonesia telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Salah satu yang menjadi target pembangunan dari sembilan misi Presiden di dalam RPJMN itu adalah pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

Kementerian/lembaga bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah berkomitmen akan mencapai target yang telah diamanatkan tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Dody Usodo HGS mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal (Stranas PPDT).

"Dokumen Stranas PPDT yang dibahas hari ini nantinya akan menjadi masukan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Stranas PPDT Periode 5 (Lima) Tahun Kedepan dan Pembinaan Daerah Tertinggal Entas untuk Periode 3 (Tiga) Tahun Kedepan," ujarnya saat membuka Rakorpus Penyusunan Stranas PPDT 2020-2024 di Jakarta, Selasa (3/11).

Lebih rinci, ia menjelaskan target PPDT lima tahun ke depan yaitu mengurangi jumlah 62 daerah tertinggal menjadi 37 daerah tertinggal. Dengan kata lain, mengentaskan 25 kabupaten daerah tertinggal.

Berdasarkan Perpres No. 63/2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal dengan sebaran di 7 kabupaten wilayah Sumatera, 14 kabupaten wilayah Nusa Tenggara, 3 kabupaten wilayah Sulawesi, 8 kabupaten Wilayah Maluku, dan 30 kabupaten wilayah Papua.

Selain itu, target RPJMN juga menurunkan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal dari 25,5% menjadi 23,5 sampai 24%. Berikutnya adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal dari 58,8 menjadi 61,7 sampai 62,2%.

"Mari kita bersinergi, bergandeng tangan, bergotong-royong untuk mencapai target pembangunan khususnya PPDT demi mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong sebagaimana amanat RPJMN," tutur Dodi.

Sementara kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024, menurutnya, dilakukan dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah.

Di samping itu, pemerataan dengan mendorong pengembangan wilayah penyangga (hinterland) di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar. Serta, pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan.

"Yang tidak kalah penting bahwa suatu daerah akan maju kalau keamanan dan kenyamannya terjamin. Itulah yang juga harus menjadi perhatian kita dalam upaya mempercepat pengentasan daerah tertinggal di Indonesia," pungkas Mayjen TNI (Purn) tersebut.

Adapun Rapat Koordinasi Pusat Penyusunan Strategi Nasional Percepetan Pembangunan Daerah Tertinggal (Rakorpus Stranas PPDT) yang diselenggarakan secara virtual maupun tatap muka ini juga menghadirkan narasumber: Deputi Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden Abednego Tarigan, Dirjen PDT Kemendes PDTT Samsul Widodo, Deputi Bidang Pengembangan Wilayah Bappenas dan peserta dari 4 Kemenko, 23 kementerian/lembaga teknis terkait. Masing-masing kementerian/lembaga teknis menyampaikan konfirmasi data perencanaan program dan kegiatan yang merupakan usulan Daerah pada Rakonreg tanggal 21-30 September 2020 yang lalu. Dari hasil Rakorpus ini akan dilakukan tindak lanjut yaitu koordinasi substansi Stranas-PPDT, pembentukan Pantia Antar Kementerian/Non Kementerian, Harmonisasi dan pengajuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Stranas-PPDT Tahun 2020-2024.