KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinat Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono menjelaskan bahwa pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan secara bersamaan.
Menurutnya, para pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan program sesuai dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Dari data P3KE yang kita analisis ternyata antara kelurga kemiskinan ekstrem dengan stunting itu memang berkaitan erat. Jadi, penanganan kedua isu tersebut dapat saling melengkapi berpedoman dari data P3KE," jelasnya setelah meninjau Rumah Pemenuhan Gizi di Kota Sorong pada Sabtu (25/11/2023).
Pemerintah Kota Sorong telah menetapkan 6 lokus prioritas program stunting pada tahun 2023. Kota Sorong sendiri terdiri dari 10 Distrik dan memiliki 10 puskesmas, 107 posyandu, serta 495 kader posyandu.
Setelah dilakukan intervensi, jumlah anak stunting di Kota Sorong mengalami penurunan, dimana sebelumnya pada tahun 2022 sebanyak 623 anak, turun menjadi 504 anak tahun 2023.
Sebagai inovasi kebijakan stunting, Pemkot Sorong membangun 3 unit Rumah Pemulihan Gizi. Deputi Nunung berharap, dengan adanya Rumah Pemulihan Gizi tersebut bisa mempercepat target penurunan stunting menjadi 14% pada Tahun 2024.
Ia turut mengapresiasi pelibatan swasta melalui CSR dalam penurunan stunting. CSR juga dapat diarahkan untuk perbaikan sanitasi di tiap distrik Kota Sorong.
"Rumah Pemulihan Gizi ini merupakan salah satu inovasi yang luar biasa terutama bagaimana kita bisa berupaya menurunkan angka stunting secara nasional ditargetkan 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Penurunan angka stunting ini tentu harus dilakukan bersama-sama dan juga melihat daerahnya masing-masing," tuturnya.
"Jadi dengan adanya rumah pemulihan gizi ini, dalam 1 minggu 3 kali Ibu hamil, ibu dan anak diberikan asupan gizi, serta memonitor perkembangan dari anak yang telah diberikan asupan gizi tadi," sambungnya.
