Pengawalan Janji Presiden: Desa Wisata dan Desa Digital

Jakarta (10/9) -- Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Dody Usodo HGS menerima audiensi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan, di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (10/9).

Audiensi dilakukan untuk membahas pengembangan desa wisata, desa digital dan isu-isu terkait pemerataan pembangunan wilayah. Audiensi ini juga dilakukan dengan harapan untuk menyamakan langkah dalam pengembangan desa wisata dan desa digital merupakan salah satu prioritas RPJMN 2020-2024 dan janji Presiden. 

Deputi Dody mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali budaya dan ciri khas daerah yang dapat menjadi keunggulan pariwisata. Kelestarian lokal ini, kata Dody, perlu menjadi nilai yang dipertahankan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini.

"Nilai-nilai budaya harus tetap dipertahankan dengan tetap dapat mengikuti perkembangan jaman. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dimanfaatka  untuk perluasan pemasaran dan kemudahan layanan," kata Dody.

Lebih lanjut, Dody menjelaskan, untuk mengukur kinerja pengembangan desa wisata dapat disusun indikator-indikator capaian. Saat ini, terdapat 205 desa yang telah dinominasikan menjadi desa wisata dan desa digital yang diusulkan dari Kementerian/Lembaga. Dia mengharapkan, pemerintah baik pusat dan daerah terus mengawal perkembangannya.

"Pengembangan desa wisata dan desa digital diharapkan tidak hanya mengandalkan intervensi pusat, namun juga perlu ada kontribusi pemerintah daerah,” imbuh Dody.

Isu lain yang perlu mendapat perhatian, pada saat audiensi juga dibahas seperti desa dalam kawasan hutan, perbatasan, dan desa terdepan, tertinggal, terluar (3T). Isu-isu strategis ini diharapkan dapat dibahas dalam pertemuan selanjutnya. 

Dalam audiensi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia KSP Abetnego Tarigan mengemukakan bahwa perlunya pengelolaan budaya, lingkungan dan bisnis sebagai indikator kemajuan desa wisata. Desa wisata diharapkan tidak terpisah dengan digital dan kemudahan akses, kemudahan mencari informasi tentang desa dan kemudahan berkegiatan/mobilisasi. Untuk itu diperlukan kesiapan infrastruktur jaringan informasi di desa tersebut. 

"KSP telah mendata janji Presiden dan mengidentifikasi kedalam bentuk kegiatan, output dan outcome. KSP akan terus mengawal janji presiden  dan diharapkan pada akhir periode jabatan, janji Presiden dapat terpenuhi," tegas Abetnego.

Ikut hadir mendampingi dalam audiensi yaitu Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial dan Tim Teknis KSP. (*)

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: