Pentingnya Rehabilitasi untuk Korban NAPZA

Deli Serdang (5/12) - Permasalahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) merupakan ancaman bagi generasi muda bangsa. Hal itu harus menjadi perhatian serius untuk segera ditangani oleh seluruh pemangku kepentingan. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong semua pihak untuk mensosialisasikan upaya rehabilitasi sebagai solusi atas kasus penyalahgunaan NAPZA. 

Salah satu daerah yang diketahui masih memiliki jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA tertinggi ialah Provinsi Sumatera Utara. Prevalensinya tercatat mencapai 2,73 atau jauh melampaui prevalensi nasional 1,8 persen. Adapun tren jenis zat yang banyak digunakan oleh penyalahguna NAPZA di Sumatera Utara yaitu sabu-sabu, ekstasi dan ganja. 


Muhadjir pun sempat berdialog dengan salah satu klien rehabilitasi di tempat tersebut. Terungkap, klien rata-rata berusia 17 hingga 35 tahun yang mendapatkan narkoba dari lingkungan teman terdekat dengan harga sekali pakai dikisaran Rp.50 ribu hingga Rp.100 ribu. 

"Saya doakan mudah-mudahan segera kembali ke kehidupan normal dan tidak mengulanginya lagi. Nanti tolong ceritakan ke kerabat terdekat, betapa tidak enaknya hidup sebagai pecandu dan agar menjauhi barang yang merusak itu,”  ujarnya saat Kunjungan Kerja ke Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Deli Serdang, Sabtu (5/12). 

Ia pun telah memastikan fasilitas yang tersedia di Loka Rehabilitasi BNN di Deli Serdang. Antara lain terdapat layanan berupa ruangan detoksifikasi untuk klien baru yang ditempatkan di sana selama 2 minggu dan ada pula ruang perawatan, serta ruang konseling. 

Selain itu, ada juga ruang primary sehingga para klien dapat mengikuti kelas seminar. Para penyampai materi diharapkan dapat turut mendorong semangat para pecandu NAPZA agar dapat selamanya berhenti. 

Kepala Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Deli Serdang, Heru, menambahkan, Pemerintah Sumatera Utara saat ini telah menyediakan 48 fasilitas rehabilitasi, 30 diantaranya merupakan binaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi dan 18 lainnya merupakan binaan Kementerian Sosial.
Sumatera Utara perlu mendapat perhatian serius mengingat jumlah penduduk di sini merupakan terbanyak keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Dalam rangkaian kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara, Menko PMK beserta jajaran juga mengecek ketersesiaan alat PCR (polymerase chain reaction) untuk pasien COVID-19 di RSU Muhammadiyah dengan ditemani Direktur RS tersebut, Moh. Riza, dan Rektor UMSU Agussani. 

“Karena di Sumatera Utara tidak semua rumah sakit tersedia alat swab, maka diarahkan ke RSU Muhammadiyah. Di sini ada, 96 PCR server dan ruang uji PCR yang hasilnya dapat diketahui dalam 12 jam, serta hasilnya dapat diterima lewat email ataupun Whatsapp,” pungkas Muhadjir. 

Kontributor Foto: