Percepatan Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS

Kemenko PMK – Lahirnya UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), merupakan suatu bentuk komitmen negara dalam memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh, khususnya dari kekerasan dan diskriminasi. UU TPKS yang telah disahkan oleh DPR, harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh bagi para pemangku kepentingan guna memastikan perlindungan bagi setiap warga negara, khususnya perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan seksual.

Dalam hal ini, Pemerintah melalui Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri, didampingi oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, Roos Diana Iskandar, pagi ini memimpin diskusi kelompok terpumpun (DKT) tindak lanjut pengundangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, di Hotel Grand Zuri BSD, Tangerang Selatan, Banten.

Tujuan diadakannya kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) adalah sebagai bentuk komitmen dan sinergitas para pemangku kepentingan dalam menyusun peraturan pelaksana UU TPKS, serta menghimpun masukan konstruktif bagi penyusunan rancangan peraturan-undangan yang dimaksud.

Dalam paparannya Femmy mengatakan, bahwa Kemenko PMK turut terlibat dalam perumusan UU TPKS sesuai dengan tusi Kemenko PMK, yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kaitannya dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban kekerasan, diperlukan adanya sinergi dan koordinasi, mulai dari pemerintah pusat hingga desa, organisasi mitra pembangunan, tokoh masyarakat, dan lain-lain. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan dan anak, lanjutnya, prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan bisa menurun.  Karena tidak hanya perempuan usia 15 tahun saja yang menjadi korban, bahkan anak-anak pun sudah banyak menjadi korban kekerasan seksual diberbagai tempat, mulai di satuan tempat asrama pendidikan berbasis agama, lingkungan masyarakat, bahkan oleh keluarganya sendiri. 

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu layaknya fenomena gunung es. Dimana kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi lebih tinggi daripada yang sudah terlaporkan, saya harap stop kekerasan seksual pada perempuan dan anak, karena kondisi kekerasan pada perempuan dan anak saat ini sudah pada kondisi darurat” ujar Femmy.

Ada beberapa pasal yang memang menjadi amanat dari UU tersebut, yang akan diangkat dalam 5 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden. Namun dalam hasil pembahasan tim pemerintah pada 6 Juni 2022 disepakati penyederhanaan pembentukan aturan turunan menjadi 3 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden.

Selanjutnya Femmy mengingatkan, bahwa terdapat pembagian kewenangan dalam urusan perlindungan perempuan dan anak mulai dari pemerintah pusat, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten kota. Pada kewenangan pemerintah pusat, salah satunya adalah  standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak. Kemenko PMK telah melakukan rapat koordinasi dan monev terkait kesiapan daerah (Provinsi Sumut, Kalbar, NTB, Jateng, Sulbar, Papua Barat) dalam pelaksanaan UU TPKS, termasuk didalamnya mandat untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala bagi provinsi yaitu: SDM yang sangat terbatas, termasuk didalamnya tenaga profesional guna pendampingan korban; minimnya biaya penjangkauan dan pemulihan korban; gedung tidak memadai; minimnya sosialisasi terkait UU TPKS; serta sulitnya medan penjangkauan korban. 

Di akhir paparannya, Femmy kembali mengingatkan bahwa kita harus betul-betul bersinergi dalam menyiapkan peraturan pelaksana undang-undang No 12 tahun 2022, guna merealisasikan penyusunan peraturan perundangan yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagai mandat dari UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kontributor Foto:
Reporter: