Jakarta (20/08) – Kemenko PMK melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) mdnghadapi evaluasi reformasi birokrasi (RB) dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akan dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di lingkungan Kemenko PMK.
Rakor dipimpin oleh Seskemenko PMK Y.B Satya Sananugraha dan dihadiri oleh Tim RB di masing-masing unit kerja Kemenko PMK baik secara langsung maupun daring. Dalam arahannya, Sani, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa perubahan di Kemenko PMK baik secara individu maupun organisasi sudah ke arah lebih baik.
“Motivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, akan terus diberikan kepada seluruh pegawai Kemenko PMK agar keberhasilan reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan hasil yang lebih baik,” kata Seskemenko Sani dalam rakor pada Rabu (19/08).
Lebih lanjut, Sani menjelaskan, model evaluasi untuk tahun ini dilaksanakan pada Agustus sampai september dan akan dilakukan secara online. Dia mengatakan, tim RB Kemenko PMK terutamanya di unit kerja harus menyiapkan dokumen-dokumen bukti yang mendukung penilaian.
“Bisa kita lihat bahwa sudah ada bukti nyata perubahan di sisi organisasi yang dibuktikan dengan pelantikan pejabat eselon 1 dan 2 beberapa waktu lalu. Hal tersebut bisa dimasukan ke dalam dokumen pendukung penilaian RB kita," ujarnya.
Sementara itu Staf Ahli Menko PMK Bidang Transformasi Birokrasi Didik Suhardi menilai bahwa ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan untuk peningkatan reformasi birokrasi Kemenko PMK. Menurut Didik salah satu poin penting adalah harus segera ditetapkan zona integritas dan bebas korupsi di unit kerja kedeputian yang dapat dijadikan role model.
Terkait persiapan evaluasi RB di Kemenko PMK, Didik menegaskan perlu ada indentifikasi aspek-aspek yang sudah direform untuk mendukung peningkatan RB. Penerapan 'E Office' di Kemenko PMK juga menurutnya harus segera dilaksanakan untuk mempercepat kinerja pengendalian.
Sebagai informasi, evaluasi Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi, dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK. (*)
