RDP Gabungan, Pemerintah Sampaikan Peta Jalan JKN 2019-2024

Jakarta (27/8) -- Mewakili Menko PMK, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Agus Supapto dan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb. A. Choesni mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabung Komisi IX dan XI terkait dengan tindak lanjut hasil audit dengan Tujuan Tertentu BPKP terhadap BPJS Kesehatan dan Penyampaian Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2019-2024. Rapat dibuka oleh  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX Dewi Asmara.

Dalam paparan yang disampaikan Agus terungkap bahwa saat ini jumlah kepesertaan JKN - KIS per 30 Juni 2019 sebesar 83,9% penduduk Indonesia atau sebanyak 222.506.152 jiwa. Hal tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya ketersediaan pelayanan kesehatan. "Ada 23.084 faskes tingkat pertama, 2.431 faskes tingkat lanjut, dan 4.099 Optik dan Apotek," jelasnya.

Agus juga mengungkapkan hasil temuan audit BPKP serta langkah yang telah diambil pemerintah. "Ada beberapa temuan  BPKP yaitu mengenai sistem kepesertaan, manajemen iuran dan piutang, sistem pelayanan, verifikasi dan pembayaran klaim, strategi purchasing, biaya operasional, serta inisiatif kebijakan,"ungkapnya.

Mengenai tindak lanjut sistem kepesertaan, manajemen iuran dan piutang, Agus menyampaikan bahwa pemerintah telah melaksanakan cleansing 27.443.550 data bermasalah atau sekitar 61,2% dari jumlah data yang bermasalah, menertibkan badan usaha yang bekerjasama dengan BPJS-K melalui Inpres (red.Rancangan Inpres), meningkatkan keaktifan kepesertaan PBPU, serta melakukan pencatatan piutang yang masih understated.

"Untuk sistem pelayanan, verifikasi, dan pembayaran klaim, pemerintah telah menertibkan kecurangan oleh faskes dengan menerbitkan Permenkes serta memperbaiki rujukan online dengan mengintegrasikan sistem rujukan yang ada di BPJS-K dan Kemenkes," ungkap Agus.

Pemerintah, lanjut Agus, juga telah memperbaiki strategi purchasing dengan mereviu kelas RS, penangan SILPA Kapitasi, dan penerapan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan. BPJS-K telah melaksanakan efisiensi biaya operasional seperti yang direkomendasikan BPKP. 

Terkait dengan inisiatif kebijakan, pemerintah telah mengimplementasikan urun biaya dan selisih bayar dalam program JKN dengan dikeluarkannya Permenkes 5/2018 dan Kepmenkes 80/2019. Melakukan sinergitas antar penyelenggara jaminan sosial melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 141/2018.  Efisiensi layanan katarak dan fisioterapi, dan C sectio yang diatur dengan Kepmenkes (saat ini sedang disusun). "Adapun dukungan Pemda untuk program JKN melalui potongan pajak rokok dan penyelesaian tunggakan iuran JKN Pemda sudah diselesaikan," ujarnya.

Dikesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan agenda strategis Peta Jalan JKN 2019-2024. Menurutnya ada empat point strategis, yaitu; Pertama, penguatan dan harmonis peraturan perundangan-undangan JKN. Kedua, penguatan program jaminan sosial. Ketiga, penguatan kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Keempat, penguatan sistem monev dan pengawasan penyelenggara SJSN.

Turut hadir dalam RDP Gabung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek; Direktur BPJS-K Fahmi Idris; perwakilan dari Kemensos, Bappenas, DJSN, serta instansi terkait lainnya.

Kontributor Foto: