Sinergi K/L Diperlukan Untuk Dukung Program Pencegahan Narkoba di Kalangan Pemuda

Tangerang Selatan (26/9) -- Pemuda digadang sebagai generasi penerus dan penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga sekaligus memastikan agar para pemuda di negeri ini tidak terjerumus ke dalam jurang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Yohan, memaparkan bahwa pemuda sangat rentan terjerumus narkoba, sehingga pemuda perlu dilindungi dari zat terlarang itu.

“Kalau kita lihat, jumlah pemuda di Indonesia kira-kira 64 juta. Kelompok ini sangat potensial untuk kita bisa mencapai bonus demografi tahun 2030 mendatang, tapi kalau kita tidak melakukan pembinaan dengan baik, bukan mustahil mereka malah akan terperosok di kemudian hari,” papar Yohan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN), di Tangerang Selatan, pada Jumat dan Sabtu, 25-26 September 2020.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2018, mayoritas pengguna narkoba di Indonesia adalah pemuda. Risiko tinggi penyalahgunaan narkoba sudah dimulai dari anak berusia awal 12-14 tahun hingga akhir 15-17 tahun dan mencapai puncaknya pada usia 18-25 tahun.

Untuk itu, menurut Yohan, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan perlunya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dan anak usia sekolah. Peraturan mengenai pencegahan juga tercantum dalam Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN-P4GN) Tahun 2020-2024.

"Saat ini, Pemerintah menggulirkan program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN). KIPAN memiliki peranan besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Keberadaannya di hampir tiap-tiap daerah begitu signifikan, terutama untuk membantu sosialisasi dan edukasi para pemuda terkait bahaya narkoba," Ujar Yohan.

Demi mendukung kelangsungan program ini, Yohan mengatakan perlu adanya sinergi dari kementerian/lembaga terkait. Yohan mencontohkan program penanggulangan terorisme yang dijalankan oleh BNPT dengan menggandeng sejumlah K/L. Hal tersebut menurutnya efektif meredam terorisme di tiga wilayah rawan, yaitu Jawa Timur, Sulteng, dan NTB. Oleh karenanya, Yohan meminta agar BNN seperti halnya BNPT menjadi koordinator kerja sama dengan K/L lain yang terkait dalam melakukan pencegahan narkoba di daerah rawan.  “Mari kita keroyok sama-sama daerah rawan peredaran narkoba dengan berbagai program pencegahan supaya generasi muda tidak menjadi pemakai yang merugikan bangsa ini.” Kata Yohan.

Menurut data BNN, saat ini terdapat 654 daerah rawan peredaran gelap narkoba. Ia pun mengungkap bahwa Kemenko PMK bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh anggota KIPAN akan terus berupaya mengimplementasikan RAN P4GN. Mulai dari sisi regulasi dengan mendorong diterbitkannya peraturan daerah (Perda) hingga memperkuat koordinasi di lapangan, termasuk dalam pembinaan kepemudaan. Pada kesempatan tersebut, hadir sejumlah perwakilan kementerian/lembaga di antaranya Kemenpora, Kemendagri, BKKBN, BNN, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Nasional KIPAN, dan KIPAN DKI Jakarta.

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: