Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Semakin Kolaboratif

Jakarta (17 /3) -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali melakukan koordinasi kebijakan bidang transmigrasi sebagai upaya utama untuk mencapai tujuan RPJMN 2020-2024 yaitu revitalisasi pengembangan 52 kawasan transmigrasi.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Herbert Siagian secara virtual pada 12 Maret 2021 lalu. 

Rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan direktorat terkait seperti Asisten Deputi PDT, Perbatasan dan Transmigrasi, Setkab; Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Direktur Fasilitas Penataan Penduduk, Kemendes PDTT; Direktur SUPD IV, Kemendagri; Plt. Direktur Regional II, Bappenas; serta perwakilan dari Ditjen Dina Keuangan Daerah, Kemendagri dan Ditjen Anggaran, Kemenkeu.

Sebagaimana pada pembahasan rapat bulan Februari 2021 dispute kebijakan terkait Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan regulasi bidang transmigrasi lainnya belum selesai. Tindaklanjut yang dilakukan oleh Kemenko PMK adalah pembahasan kesepakatan sub urusan pembangunan yang terbagi menjadi dua kegiatan yaitu pembangunan satuan permukiman dan penataan penduduk.

Dalam rapat koordinasi, perwakilan Direktorat Regional II, Bappenas menegaskan bahwa saat Rakortek 2021 bulan Maret, kesepakatan pemerintah terkait kewenangan pemerintah bidang transmigrasi telah dinanti oleh pemerintah daerah. 

Kemenko PMK mengarahkan beberapa pembahasan yang perlu diselesaikan mulai dari output satuan permukiman yang menjadi bias kewenangan, teknis hibah pemda yang benar dan kuat secara hukum, serta penataan penduduk transmigrasi yang mayoritas lintas provinsi.

Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemendes  Nirwan Helmi menjelaskan bahwa pelaksanaan sub urusan pembangunan kawasan transmigrasi sebagai kewenangan pusat bisa terkendala oleh keterbatasan APBN, oleh karena itu perlu diatur mekanisme sharing APBD jika terdapat kebutuhan dukungan dari Pemda.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Ditjen Keuangan daerah Kemendagri menjelaskan  mekanisme sharing APBD dimungkinkan sepanjang kewenangan tersebut diatur dalam lampiran UU 23/2014, namun jika kebutuhan tersebut bukan merupakan kewenangan Pemda, maka sharing APBD dapat dilakukan dengan ketentuan:

- Kepada pemerintah pusat melalui belanja hibah (PP 12/2019 & Permendagri 77/2020)
- Kepada Pemda lainnya melalui belanja bantuan keuangan khusus yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU jika daerah tersebut belum memiliki Perkada tentang Sisdur Pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penutupan rapat, Herbert Siagian selaku pimpinan rapat menegaskan bahwa bantuan keuangan dapat dilanjutkan setelah kesepakatan kewenangan pemerintah bidang transmigrasi selesai. 

Selain itu dalam penutupan rapat koordinasi kali ini disepakati bahwa dibutuhkan MoU yang menyebutkan peruntukkan dari bantuan keuangan yang diberikan secara jelas minimal ditandatangani oleh pemerintah daerah pemberi dan penerima termasuk menyesuaikan dengan kewenangan yang sudah disepakati dan sistem keuangan daerah.

"Mengingat masih adanya beberapa arahan yang belum selesai dibahas maka rapat koordinasi ini akan ditindaklanjuti dengan pembahasan penataan persebaran penduduk sampai dengan sub urusan pengembangan," pungkas Herbert.

Editor :
Reporter: