Bidang Green Economy Menjadi Arah Prioritas Pengembangan Vokasi Indonesia

KEMENKO PMK -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito menyampaikan, pentingnya integrasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk menciptakan SDM yang bedaya saing di tingkat nasional maupun global.

Warsito menyampaikan pendidikan dan pelatihan vokasi memiliki peran strategis, terutama di era transisi menuju Green Economy dan upaya perlindungan iklim. Hal tersebut disampaikannya dalam acara High-Level TVET Roundtable ke-13, di The Westin Jakarta, pada Jumat (13/12/2024).

Lebih lanjut, Warsito menyatakan meskipun regulasi telah mendukung pengembangan pendidikan vokasi, adaptasi terus diperlukan untuk mengakomodasi prioritas baru seperti integrasi Green Economy. Salah satu fokus utama adalah memastikan program vokasi sesuai dengan dua aspek penting: potensi daerah dan kesiapan industri.

"Program studi dan layanan vokasi harus adaptif terhadap kebutuhan wilayah masing-masing. Contohnya, daerah dengan potensi pertanian berbasis teknologi harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan industri agritech," ujar Prof. Wasito.

Penyusunan strategi daerah vokasi (TKDV) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi perhatian utama, mengingat partisipasi kabupaten/kota dalam program ini masih rendah. Hingga akhir tahun 2024, telah terbentuk 24 Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) di tingkat provinsi dan 26 TKDV di tingkat kabupaten/kota. Namun, masih banyak daerah yang belum menjadikan TKDV sebagai prioritas utama.

"Dari TKDV Provinsi yang sudah terbentuk, baru sekitar 10–15% yang sedang menyusun strategi daerah vokasi. Meski begitu, kami terus mendampingi daerah-daerah untuk menyelaraskan program vokasi dengan potensi dan kebutuhan lokal mereka," ujar Warsito.

Dalam penutupnya, Warsito berharap kegiatan ini dapat memberikan masukan penting untuk laporan dan strategi vokasi pada tahun 2024 serta Kerja sama yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan roadmap pendidikan vokasi yang matang dan terarah.

“Saya berharap hasil diskusi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan TKNV tahun 2024," tutup Warsito.

Roundtable meeting tersebut dihadiri oleh Kedutaan Jerman untuk Indonesia, Kedutaan Swiss untuk Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenaker, Kemenpar, KADIN, BNSP, GIZ, KfW, Nuffic dan kementerian lembaga terkait lainnya. (*)

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: