Evaluasi Banpres dan BST: Sinergi Penyaluran Banpres DKI telah Berjalan Ideal dan BST bersiap salur Tahap II

Jakarta (4/6) -- Pemerintah terus menyalurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) selama masa pandemi Covid-19 untuk masyarakat kelas menengah bawah. Berbagai skema JPS 
telah diluncurkan oleh pemerintah, di antaranya adalah Bantuan Sosial Presiden (Banpres) untuk warga Jabodetabek dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga di luar Jabodetabek.

Diketahui untuk Banpres dan BST awalnya hanya sampai bulan Juni. Geliat ekonomi dengan adanya new normal tentunya belum sepenuhnya memulihkan kondisi perekonomian keluarga, menyadari hal tersebut Presiden menyetujui agar bantuan  tetap dilanjutkan hingga Desember 2020. Besaran bantuan yang diberikan untuk alokasi Juli-Desember 2020 berubah menjadi Rp 300 ribu per keluarga per bulan baik dalam bentuk paket sembako untuk Jabodetabek atau uang tunai untuk luar Jabodetabek

Deputi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tb A Choesni menyampaikan bahwa, penyaluran bantuan sosial stimulus covid untuk DKI Jakarta pada tahap III-VI (alokasi Mei-Juni) dilakukan dengan sangat ideal.
Sejak penyaluran Banpres tahapan  III, menurut Choesni sudah hampir mencapai pagu 1,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian, menurut dia, data KPM antara Banpres telah terpisah dengan data bansos pemda DKI yang sebanyak 1,1 juta KPM, sehingga tidak ada lagi data tumpang tindih.

Choesni mengatakan, pencapaian tersebut dikarenakan sinergi antara pemerintah pusat dan pemda DKI telah berlangsung secara baik. Menurutnya, sinergi dan koordinasi perlu terus dikuatkan agar seluruh tahapan penyaluran dapat terus berjalan ideal.

"Merujuk hasil Ratas PEN dan Perubahan Postur APBN 2020 pada 3 Juni, perlu dilakukan koordinasi kembali antara Kemensos dan Pemprov DKI ini agar sinergi dapat dilakukan hingga Desember 2020," katanya saat memberikan arahan Rakor Evaluasi Pelaksanaan Program Banpres dan BST pada Kamis (5/6).

Gayung bersambut, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta yang juga hadir dalam rakor tersebut  menyatakan bahwa DKI berkomitmen untuk melanjutkan sinergi dalam pemberian bantuan sembako untuk warga DKI hingga Desember 2020. Selanjutnya Sesditjen Linjamsos Kemensos menyambut baik kelanjutan sinergi dan akan melanjutkan koordinasi teknis  dengan pemerintah DKI. 

Kemudian terkait pimpinan rapat   Asisten Deputi Kompensasi Sosial Herbin Manihuruk menjelaskan  BST pogres penyaluran Tahap se-nasional sudah diterima oleh Penyalur PT Pos 7.963.955 KPM (dari dashboard PT.POS), Himbara 753.998 KPM (dari yang berhasil burekol). Total penyaluran dilakukan kepada 8.717.953 KPM dan diantaranya teridentifikas memiliki rekening (disalurkan melalui Himbara).

Untuk tahap salur II, PT. POS menurut Herbin, perlu mengevaluasi data penerima sekaligus memperbaiki data penerima seperti NIK, Alamat dan lainnya. Penyaluran BST menurutnya juga sebagai momentum perbaikan DTKS. 
"Momen ini bisa dijadikan media untuk perbaikan DTKS. PT Pos dalam penyaluran BST dapat dilibatkan untuk perbaikan variabel penjelas KPM.
"Oleh karena itu perlu untuk segera disusun mekanisme panduan pengusulan RT/RW untuk perbaikanpenerima program bantuan (penyediaan form ajuan yang seragam, alur pelaporan dari RT/RW ke kelurahan hingga bisa diterima Kemensos, time line pengusulan) dan harus tersosialisasikan," imbuh Herbin. 

Herbin juga menekankan, sosialisasi terkait perpanjangan waktu pemberian bantuan, perubahan besaran bantuan dan jenis bantuan harus segera dikomunikasikan kepada pemda dan KPM agar tidak menimbulkan permasalahan dimasyarakat. (*)

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: