Finalisasi Nominasi Desa Wisata dan Desa Digital

Jakarta (19/8) -- Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Dody Usodo Hargo didampingi oleh Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendesa PDTT membuka Rapat Koordinasi Finalisasi Nominasi Desa Wisata dan Desa Digital di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta (18/8). 

Dody mengutarakan bahwa pengembangan desa wisata merupakan amanat RPJMN 2020-2024 dan telah tertuang sebagai janji presiden. Telah disepakati nominasi sebanyak 205 desa wisata dan desa digital yang merupakan hasil pembahasan lintas lementerian/lembaga.

"Desa-desa ini merupakan usulan K/L dan sebagian besar berada di destinasi prioritas dan super prioritas pariwisata," ujarnya seraya membuka rakor yang merupakan salah satu proses rangkaian pembahasan di Kemenko PMK dan KSP.

Ia pun menyampaikan arahan presiden untuk disiapkan sebuah standar baru, kultur baru, dan kebiasaan baru di sektor pariwisata. Di samping itu perlu sosialisasi masif yang diikuti uji coba dengan standar protokol kesehatan.

"Kita harapkan nominasi 205 desa wisata dan desa digital ini dapat segera disepakati," tegas Dody.

Lebih lanjut, ia pun menekankan pentingnya komponen 3A yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, SMI (SDM, Masyarakat & Industri), BAS (Branding, Advertising, Selling), dan produk wisata dalam pengembangan desa wisata.

Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT Herlina menyebutkan hasil pemetaan kawasan perdesaan yang memiliki potensi pariwisata seperti di Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT Dwi Rudi Hartoyo memgungkapkan hasil pemetaan nominasi desa wisata pada destinasi super prioritas Mandalika sebanyak 35 desa tersebar dan Labuan bajo sebanyak 17 desa.

Sesditjen PPMD Rosyidah Rachmawaty menerangkan pada tahun 2021 dana desa dapat digunakan untuk mendukung pengembangan desa wisata. Sedangkan, Peraturan Menteri Desa masih dalam penyusunan rancangan.

Menurutnya, saat ini masih ada sekitar 12 ribu desa atau kelurahan yang belum dilayanani jaringan 4G. Selama kurun waktu 3 tahun direncanakan sebanyak 9 ribu desa akan dibangun konektifitas oleh Kementerian Kominfo.

Layanan internet dan digital dinilai sebagai salah satu komponen enabler untuk pengembangan sektor lain termasuk pariwisata. KSP akan mengawal pelaksanaan janji presiden dan akan menindaklanjuti dalam pembahasan dengan 4 (empat) Kementerian Koordinator.

Secara teknis Rakor dipimpin oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko PMK, Mustikorini Indrijatiningrum dan dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT, Direktur Pengembangan Sumber daya dan Lingkungan Hidup Kemendesa PDTT, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perkoperasian Kemenkop UKM serta perwakilan Kementerian/Lembaga dari Kemendagri, Kemenparekraf dan Kantor Staf Presiden.