Harmonisasi Kebijakan Transmigrasi Perkuat Capaian Pemberdayaan Kawasan

Jakarta (9/2) -- Program transmigrasi yang dikenal sejak 1970 hingga kini masih eksis dan diminati hampir seluruh provinsi termasuk Pulau Jawa sebagai pengirim. Revitalisasi terhadap kawasan transmigrasi menjadi upaya pemerintah untuk fokus mengembangkan kawasan transmigrasi.

 

Namun demikian, revitalisasi transmigrasi yang bertujuan agar stakeholder transmigrasi khususnya transmigran mampu lebih produktif sesuai potensi kawasan yang sudah dibangun belum berkembang di 23 provinsi.

 

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemeno PMK) Herbert Siagian menjelaskan lampiran Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah salah satunya menyebutkan urusan bidang transmigrasi.

"Adapun urusan bidang transmigrasi terbagi menjadi tiga yaitu perencanaan, pembangunan, dan pengembangan," ujarnya.

Lebih lanjut, lampiran tersebut telah membagi apa saja sub urusan yang dapat dilakukan oleh masing-masing level pemerintah namun evaluasi dari implementasi kebijakan tersebut menimbulkan beberapa persoalan.

 

Sejak 2017 koordinasi kebijakan transmigrasi semakin intensif. Disadari bahwa terjadi disharmonisasi kewenangan antara UU tentang Pemerintahan Daerah (regulasi kegiatan pemerintah daerah) dengan UU tentang ketransmigrasian (regulasi sektoral sebelum terbit UU Pemerintah Daerah) yang selama ini menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah.

Di tahun berikutnya, terbit Peraturan Presiden No. 50/2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Pelaksanaan Transmigrasi. Perpres tersebut sebagai dasar bahwa program transmigrasi bukan hanya persolaan demografi semata apalagi sebatas Program Kemendes PDTT.

"Pemerintah masih menyadari bahwa Peraturan Presiden tidak cukup kuat menyelesaikan disharmonisasi UU yang berdampak pada lambatnya kemandirian kawasan transmigrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan rumusan kesepakatan kewenangan pemerintah bidang transmigrasi untuk menjadi dasar adanya revisi Peraturan Pemerintah maupun regulasi terkait," ungkapnya.

Sementara itu, selama tahun 2020, meskipun dalam keadaan yang terbatas akibat covid-19, Kemenko PMK telah melakukan koordinasi untuk rumusan kesepakatan urusan perencanaan kawasan transmigrasi. Kemudian, Kemenko PMK kembali menindaklanjuti pertemuan pada 9 Ferbuari 2021 untuk koordinasi rumusan kesepakatan urusan pembangunan kawasan transmigrasi. 

Pada kesempatan yang sama, Plt Direktur Regional II Bappenas mengharapkan kesepakatan yang dirumuskan dari hasil rapat dapat mempercepat penentuan arah kebijakan RKP 2022 seperti transformasi ekonomi di kawasan transmigrasi yang direvitalisasi.

Selain itu perlunya penyusunan NSPK sebagai implementasi Perpres Nomor 50 Tahun 2018 karena Perpres yang dimaksud dapat mendukung kerjasama di bidang transmigrasi. 

Masukan peserta rapat yang lebih spesifik lainnya yakni Permendagri No. 90/2019 menjadi acuan penyesuaian dan implementasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan urusan ketransmigrasian di daerah.

"Kesepakatan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK diharapkan dapat menjadi rujukan pemutakhiran Permendagri kedepan," arahan Sesditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Seirama dengan arahan tersebut, Direktur SUPD IV Kemendagri menjelaskan bahwa Permendagri 50/2019 dan Kepmendagri 50/2020 memang menjadi acuan perumusan kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan UU Pemerintah Daerah.

Namun terdapat kalimat penegasan yang menjadi masukan untuk tindak lanjut kedepan yakni; Apabila terdapat UU yang bersifat sektoral namun urusannya juga termuat dalam UU Pemerintahan Daerah, UU tersebut tetap berlaku jika sama dan mendukung UU Pemerintah Daerah, namun jika bertolak belakang maka harus mengacu pada UU Pemda meskipun dirasa belum ideal untuk kita bersama.

"Kesepakatan yang kita lakukan tetap menjadi penting untuk jangka panjang seperti revisi PP 03 Tahun 2014 tentang ketransmigrasian, pemutakhiran Permendagari bagi kewenangan yang belum diatur di UU, bahkan masukan revisi bagi UU Pemerintah Daerah itu sendiri.” Jelas Zanariyah saat rapat berlangsung.

Koordinasi kesepakatan ini semakin menjadi penting mengingat beberapa sub urusan pembangunan memang tidak disebutkan di UU Pemerintahan Daerah seperti yang disampaikan oleh perwakilan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.

“Pembangunan kawasan transmigrasi yang berjalan selama ini memang besar dan luas sehingga pemerintah daerah yang menerima belum tentu mampu mengembangkan kawasan transmigrasi yang telah dibangun. Oleh karena itu inisiatif memberikan hibah oleh Jawa Timur ke daerah penerima bermaksud untuk membantu pemerintah pusat. Ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami karena Jawa Timur masih menjadi provinsi pendaftar dan pengirim transmigran tertinggi. Kebijakan transmigrasi yang ada selama ini hanya fokus pada daerah penerima sementara daerah pengirim juga memiliki beberapa sub urusan yang tidak diatur UU maupun Permendagri mulai dari perencanaan, pengiriman transmigran, sampai dengan evaluasi yang berguna untuk pengiriman transmigran selanjutnya”

Sebagai penutup, penegasan dari perwakilan Direktoral Jenderal Anggaran Kemenkeu cukup memperjelas arah tindaklanjut koordinasi kedepan yakni harmonisasi regulasi penyelenggaraan transmigrasi dapat menjawab kebutuhan pemerintah maupun pemerintah daerah namun yang perlu dilihat adalah postur dan kesanggupan dari APBD.

Herbert Siagian selaku pimpinan rapat menyimpulkan bahwa usulan rumusan kesepakatan yang telah dipetakan Bappenas mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pengembangan harus kembali dipetakan dan disesuaikan baik yang sudah dibahas (urusan perencanaan) maupun yang akan dikoordinasikan (urusan pembangunan dan urusan pengembangan).

"Dalam rangka finalisasi matriks pembagian urusan bidang transmigrasi, perlu dilakukan kembali rakornis dengan perlibatan K/L yang lebih luas antara lain Setneg, BPKP, Ditjen Otonomi Daerah & Ditjen Bina Adminsitrasi Wilayah Kemendagri," pungkas Herbert.

Kontributor Foto:
Editor :