Perbanyak Tenaga Kesehatan Spesialis di Fasyankes
BRAFOPMK - Kebijakan di sektor kesehatan juga menjadi pilar penting dalam upaya negara menyejahterakan rakyatnya. Tiga tahun diuji dengan Pandemi Covid-19, pemerintah terus berikhtiar memaksimalkan segala daya upaya demi masyarakat. Tak terkecuali bidang kesehatan.
Beragam program terus digulirkan. Misalnya peningkatakan kapasitas SDM tenaga kesehatan dan infrastruktur pelayanan kesehatan. SDM kesehatan yang mumpuni tentu berkolerasi dengan meningkatknya servis kepada masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pemerataan tenaga kesehatan di seluruh fasyankes di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang mendesak untuk segera ditangani.
Pasalnya, ketersediaan tenaga kesehatan spesialis di fasyankes di seluruh Indonesia terutama untuk penyakit-penyakit kronis saat ini masih sangat kurang. Disamping jumlahnya yang kurang, tenaga kesehatan juga banyak yang terkonsentrasi di kota-kota besar.
"Penyakit yang paling besar dampak nyawa dan biaya bagi masyarakat Indonesia adalah jantung, masih banyak provinsi yang tidak bisa memberikan layanan jantung di provinsi tersebut. Akibatnya kalau butuh intervensi harus diterbangkan ke daerah lain," kata Menkes belum lama ini.
Berangkat dari persoalan ini, Menkes menargetkan seluruh fasyankes (Fasilitas Layanan Kesehatan) di tingkat provinsi bisa memberikan layanan kesehatan jantung di tahun 2024 mendatang. Namun demikian, target ini dihadapkan pada waktu yang bertahun-tahun karena lamanya proses pendidikan dokter.
Menkes menjelaskan berdasarkan data WHO, rasio dokter untuk warga negara Indonesia adalah 1:1000 dokter. Sementara di negara maju rasionya 3:1000, ada juga yang 5:1000.
Saat ini jumlah dokter yang tersedia di Indonesia sekitar 270 ribu, sementara tenaga kesehatan yang memiliki STR dan praktik banyak 140 ribu. Artinya masih ada kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 130 ribu. "Dokternya produksi setahunnya hanya 12 ribu, dibutuhkan setidaknya 10 tahun bahkan lebih untuk mengejar ketertinggalan jumlah dokter minimal sesuai standar WHO untuk melayani 270 juta masyarakat Indonesia," ungkap Menkes.
Sebagai salah satu strategi mempercepat pendayagunaan jumlah tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan akan memberikan kesempatan bagi para dokter maupun dokter gigi yang ingin berkontribusi bagi pembangunan kesehatan di Tanah Air dengan membuka Program Bantuan Pendidikan (PBP).
Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Nomor HK. 02.02/I/1050/2022 tentang Rekrutmen Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Dokter Gigi Spesialis Angkatan XXIX dan Dokter Subspesialis Angkatan XI Kemenkes RI Tahun 2022.
Menteri menyebutkan bantuan pendidikan ini merupakan bagian dari implementasi transformasi sistem kesehatan pilar kelima yakni transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Harapannya, adanya bantuan pendidikan ini dapat mempercepat pemenuhan jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
"PBP merupakan bantuan yang disiapkan pemerintah dalam rangka penyiapan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis (PPDS) dan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) sebagai bentuk dukungan pelaksanaan transformasi SDM kesehatan untuk tercapainya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan," katanya.
Bantuan pendidikan PPDS dan PPDGS menjangkau ASN dan Non-ASN dengan latar belakang pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan boleh mendaftar.
Calon peserta bantuan pendidikan diutamakan kepada 7 program spesialis yang direkomendasikan oleh RS Pemerintah yang membutuhkan, terutama pada layanan penyakit prioritas dan berkomitmen untuk mendayagunakan setelah selesai pendidikan.
Adapun jenis kepesertaan lain yang diusulkan adalah calon peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi, UPT Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan-TNI/Polri dan calon peserta pasca penugasan Nusantara Sehat.
Menkes meminta para tenaga kesehatan bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.Selain pemberian bantuan pendidikan ini, pada saat yang sama Kementerian Kesehatan juga bekerjasama dengan Kemendikbud-Dikti untuk Bantuan Biaya Pendidikan yang bisa didapatkan melalui program LPDP.(*)
