KEMENKO PMK -- Pemerintah mendorong percepatan implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins 2025–2029, khususnya untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan di wilayah Papua melalui peningkatan 21 RSUD menjadi rumah sakit kelas C pada 2026.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Sukadiono menyampaikan, PHTC menargetkan pembangunan atau peningkatan 66 Rumah Sakit Lengkap Berkualitas, terdiri dari 32 RS di Indonesia bagian Barat dan Tengah pada tahun 2025, serta 34 RS di wilayah Timur pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins 2025–2029, dalam agenda pembangunan SDM unggul dan perluasan akses layanan kesehatan, pada Selasa (29/4/2025).
Sukadiono menjelaskan, Provinsi Papua dan provinsi pemekarannya, sebanyak 21 RSUD direncanakan untuk ditingkatkan pada tahun 2026. Untuk tahun 2025, tiga RS ditingkatkan terlebih dahulu yaitu RSUD Raja Ampat (Papua Barat Daya), RSUD Kwaingga (Keerom, Papua), dan RSUD Rodo Fabo (Waropen, Papua).
Ia menerangkan, wilayah pembangunan menghadapi tantangan geografis ekstrem dan tingkat kerawanan keamanan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dukungan pengamanan dari TNI, POLRI, dan kementerian/lembaga terkait sangat dibutuhkan selama dan pasca pembangunan.
"Sinergi lintas sektor juga diperlukan dalam penyediaan infrastruktur dasar (akses jalan, listrik, air bersih), penempatan SDM kesehatan yang berkelanjutan, serta koordinasi percepatan lelang dan pengawasan proyek agar berjalan sesuai target," ujarnya.
Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat meliputi untuk peningkatan RS dengan anggaran rata-rata Rp170 miliar per RS, penyediaan alat kesehatan akan difasilitasi melalui Sistem Informasi Pengadaan Alat Kesehatan Nasional (SIHREN), yaitu platform nasional yang dikembangkan Kementerian Kesehatan untuk mempercepat, menyederhanakan, dan memastikan transparansi pengadaan alat kesehatan di seluruh Indonesia.
Pemenuhan SDM kesehatan dilakukan secara jangka pendek melalui penugasan tenaga medis dari TNI/Polri, serta jangka panjang melalui program beasiswa bagi putra-putri Papua. Kemenhan, TNI, dan POLRI menyatakan kesiapan mendukung pembangunan dan pengamanan RS, termasuk peningkatan RS milik TNI.
Kemenkeu memberikan dukungan melalui skema swakelola dan koordinasi dengan Sekretariat Badan Pengarah Papua. BPKP berkomitmen melakukan pengawasan atas kualitas pembangunan dan kesiapan operasional pasca pembangunan. Bappenas akan memasukkan program ini ke dalam RKP 2026 dan mendorong pembentukan Pokja lintas kementerian/lembaga.
Sementara itu, KSP menekankan pentingnya kejelasan skema anggaran dan kredensialing, dan Kemendagri menegaskan perlunya afirmasi keterlibatan tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP) melalui dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD 2026.
Sebagai penutup, Deputi Sukadiono menyampaikan bahwa dengan memperhatikan seluruh dinamika dan dukungan yang ada, Kemenko PMK akan menindaklanjuti dengan koordinasi lintas sektor lanjutan untuk memastikan kesiapan anggaran dan pelaksanaan peningkatan RS Kelas D/D Pratama menjadi Kelas C di wilayah Papua. Komitmen bersama ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendukung perluasan akses layanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi masyarakat Papua dan seluruh rakyat Indonesia.
Rapat koordinasi turut dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenkes, Kemenhan, Kemendagri, Kemenkeu, TNI, POLRI, BPKP, Bappenas, dan Kemenko PMK. Pertemuan ini menjadi wadah untuk membahas langkah-langkah konkret dalam percepatan pembangunan layanan kesehatan di Papua, khususnya melalui PHTC.
