Kemenko PMK : Gugus Tugas Jadi Ujung Tombak Gerakan Revolusi Mental!

Kemenko PMK menegaskan pentingnya percepatan pembentukan 100% Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental (GTD GNRM) di kabupaten dan kota  di Provinsi Jawa Barat.

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) harus menjadi isu utama dalam tata kelola  pemerintahan daerah. Untuk itu, GTD GNRM harus diperkuat dan menjadi ujung tombak hingga tingkat akar rumput. Hal ini ditegaskan Asisten Deputi Revolusi Mental, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Katiman Kartowinomo kala memberikan materi pada acara Sosialiasi dan Aktivasi Gugus Tugas GNRM yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat (24/03)

Dalam kesempatan itu, Katiman memberikan materi Internalisasi dan Pengarusutamaan GNRM kepada para peserta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program GNRM tahun 2022. Ditegaskan, GTD GNRM Jawa Barat diharapkan dapat menginventarisasi mental negatif di daerah dan melaksanakan inovasi aksi perubahan di masyarakat.

“Untuk itu komitmen kepala daerah sangat penting. Kita juga harus melakukan percepatan pembentukan 100% GTD di kabupaten dan kota  Jawa Barat, “ujar Katiman seraya memberikan apresiasi atas beberapa praktik baik pelaksanaan GNRM yang dilaksanakan Jawa Barat.

“Namun harus diingat, masih ada 15 Kab/kota yang belum membentuk GTD. Banyak kendala terutama masih tingginya rotasi jabatan kepala dinas sehingga proses konsepsi GTD tidak tuntas. Kepala daerah harus berkomitmen untuk memperbaiki ini, “imbuh Katiman seraya mengingatkan penguatan sistem pendampingan, monitoring, pelaporan, dan sirkulasi informasi antar GTD melalui SiMonev GNRM.

Prinsip monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada pelaksanaan program/kegiatan Revolusi Mental, ditandaskan oleh Katiman hendaknya dilakukan secara komprehensif. “Sehingga dapat menjadi umpan balik terhadap perbaikan kegiatan di masa mendatang, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku serta berorientasi kepada tujuan program, “jelasnya.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri 100 orang yang terdiri dari Para Kepala Sub Bagian Perencanaan Program/Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Para Pejabat Badan/Kantor Kesbangpol dari 27 Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Acara dibuka secara langsung oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Jawa Barat, Bedi Budiman. Turut diundang sebagai narasumber Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung yang diwakili oleh Iman Soleh Umarawihardja, Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Drajat Wisnu Setyawan.

Pada sambutan pembukaan, Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat memberikan arahan amanat Inpres nomor 12 Tahun 2016 tentang GNRM. Disebutkan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah membentuk GTD GNRM Jawa Barat, melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 100/Kep.762-Kesbangpol/2020, tanggal 11 November 2020 dengan berpedoman kepada 5 (lima) program GNRM yakni Gerakan Indonesia Melayani (GIM), Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Gerakan Indonesia Tertib (GIT), Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa) dan Gerakan Indonesia Bersatu (GIBe).

Di akhir kegiatan, diberikan juga sesi bimbingan teknis pelaporan melalui aplikasi SiMonev GNRM untuk para peserta oleh Tim Keasdepan Revolusi Mental Kemenko PMK. Harapannya pada tahun 2022 praktik baik pelaksanaan GNRM di Jawa Barat dapat dihimpun untuk kepentingan pelaporan dan menjadi sumber inspirasi daerah lain untuk mengembangkan program GNRM.

Sejalan dengan kegiatan itu, Tim Keasdepan Revolusi Mental Kemenko PMK berkesempatan mengunjungi Kesbangpol Kab. Sumedang dan Kesbangpol Kab Bandung.  Perwakilan dari Kab. Sumedang menyampaikan bahwa pihaknya sudah banyak melakukan kegiatan namun belum di-branding dengan payung program Revolusi Mental.

Kenyataan seperti yang terjadi di Sumedang itu jamak terjadi di daerah-daerah lain. Untuk itu, tim Kemenko PMK memberikan masukan untuk segera membentuk GTD GNRM dan mengharapkan agar logo GNRM dapat disertakan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk memperluas diseminasi di pemerintahan dan masyarakat.

Kontributor Foto:
Reporter: