Jakarta, 25 Februari 2025, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum atau yang akrab disapa Lisa menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKJ yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mempersiapkan Kawasan Rusun Marunda sebagai pilot project Ruang Bersama Indonesia.
"Kami mengapresiasi antusiasme Pemerintah Provinsi DKJ dalam menjadikan Kawasan Rusun Marunda sebagai ruang untuk menciptakan keluarga berkualitas, perempuan berdaya, serta anak-anak yang cerdas dan sehat," ujar Lisa.
Hal ini disampaikan pada acara Diskusi dan Sinkronisasi Data Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Tingkat Komunitas. Acara yang berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKJ ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.
Lisa menegaskan bahwa program RBI dapat diimplementasikan melalui dua pendekatan, yaitu top-down dan bottom-up. Namun, diperlukan keselarasan dan titik temu yang tepat antara apa yang diberikan oleh pemerintah dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar program ini berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
"Program ini harus berbasis pada kebutuhan masyarakat. Dalam implementasinya, Kita tidak hanya mengumpulkan program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah lalu diserahkan ke masyarakat begitu saja, tetapi juga harus menyiapkan pengelolaan yang baik di tingkat masyarakat. Pengelolaan ini termasuk penentuan pendamping dan siapa champion/leader yang akan mengorkestrasikan dan menjadi penggerak elemen-elemen lain yang ada di masyarakat. Champion/leader inilah yang nantinya bertanggung jawab merumuskan bersama dengan berbagai elemen masyarakat mengenai kebutuhan mereka dan mengawal pencapaian keberhasilan program”, ujar Lisa.
Lisa juga menyoroti keberadaan pendamping di masyarakat yang cukup beragam dari Kementerian/Lembaga dengan berbagai sebutan. Keberadaan pendamping saat ini masih perlu disinergikan dan dikoordinasikan dengan baik supaya tidak tumpang tindih melainkan saling melengkapi dan menguatkan karena pada prinsipnya banyak program/kegiatan yang menyasar pada isu, lokasi dan target sasaran yang sama atau beririsan.
"Inilah yang nantinya harus diatur dalam tata kelola program termasuk pembagian peran dari para pendamping yang ada di masyarakat, siapa berbuat apa untuk apa, demi tercapainya pembangungan Ruang Bersama Indonesia yang lebih efektif. Untuk itu, perlu adanya batasan ruang lingkup yang jelas mengenai apa yang menjadi target dari RBI dan hal ini akan menjadi indikator kinerja dari para pendamping”, ungkap Lisa.
Dalam diskusi ini, turut hadir Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronika Tan, yang menyoroti pentingnya sinkronisasi data dalam mendukung program RBI. "Data yang akurat dan terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi fondasi utama dalam perencanaan dan implementasi program RBI di tingkat komunitas", ungkap Vero.
Selain itu, Veronika juga menekankan bahwa selain sinkronisasi data, kerelaan serta kesungguhan dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam membangun Ruang Bersama Indonesia yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala Bappeda Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Atika Nur Rahmania menyampaikan bahwa Kawasan Rusun Marunda memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, seperti keberadaan pasar lokal yang berpotensi menjadi pusat perdagangan bagi ribuan warga, serta aktivitas UMKM yang cukup tinggi sebagai penopang ekonomi masyarakat. Selain itu, program edukasi dan budaya seperti sanggar seni serta rencana pengembangan empang wisata dan home stay di Marunda menunjukkan adanya peluang besar dalam sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Namun, kawasan ini juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk akses permodalan yang sulit bagi UMKM, infrastruktur jalan dan drainase yang perlu diperbaiki, serta keterbatasan akses air bersih yang berdampak pada keberlanjutan usaha warga. Selain itu, permasalahan sosial seperti tingginya angka stunting, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keamanan lingkungan yang masih rawan dengan pencurian kendaraan bermotor menjadi perhatian utama yang perlu segera diatasi melalui sinergi berbagai pihak.
Melalui diskusi ini, Kemenko PMK berharap seluruh pihak, baik dari K/L maupun pemerintah DKJ, diharapkan dapat bersinergi untuk memastikan program-program yang dibutuhkan dalam RBI termasuk SDM pendamping untuk mengawal pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam menciptakan ekosistem sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
