FGD ke II Ekonomi Kerakyatan
KEMENKO PMK (14/08) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) "Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan II" di Jakarta hari ini. Diskusi ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi penguatan ekonomi kerakyatan di tengah tantangan global.
Ketua I Tim Ahli Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Ravik Karsidi menekankan FGD berfokus untuk mengidentifikasi isu-isu strategis ekonomi kerakyatan.
"Sejauh mana praktik-praktik ekonomi kerakyatan telah dilakukan selama ini dan kemanfaatannya bagi masyarakat, serta intervensi kebijakan yang inovatif dalam rangka akselerasi pembangunan kemandirian bangsa", jelasnya saat membuka FGD di Hotel Milenium, Jakarta.
Prof. Dr. Siti Aminah, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, menyoroti pentingnya revitalisasi koperasi dan UMKM. "Koperasi dan UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Tanpa penguatan kelembagaan ini, kita akan sulit menghadapi tantangan ekonomi global," tegas Siti.
Menanggapi era digital, Budi Santoso, CEO startup teknologi finansial, menekankan peran krusial teknologi. "Di era ini, teknologi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. UMKM yang tidak beradaptasi dengan digitalisasi akan tertinggal," katanya. Budi menambahkan bahwa inovasi teknologi adalah kunci untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.
Sementara itu, Rina Wijaya, pemilik UMKM sukses asal Surabaya, berbagi pengalamannya tentang pentingnya akses pembiayaan dan pemasaran yang adil. "Tanpa dukungan finansial dan strategi pemasaran yang tepat, potensi UMKM tidak akan pernah maksimal. Pemerintah perlu memfasilitasi ini," ungkap Rina.
Dr. Farid Harianto, ekonom senior, menutup diskusi dengan nada optimis. "FGD ini bukan sekadar forum diskusi, tapi langkah nyata menuju ekonomi kerakyatan yang berdaya saing global. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, saya yakin Indonesia bisa mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan inklusif," tuturnya.
Melalui inisiatif ini, Kemenko PMK menunjukkan komitmennya dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat dan inklusif, memberikan harapan baru bagi jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Hasil FGD ini diharapkan akan menjadi basis bagi perumusan kebijakan strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
