Kemenko PMK Pimpin Komite Pengarah Program JENGGALA, Perkuat Kepemimpinan Perempuan Muda dalam Ketahanan Iklim

KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendorong kepemimpinan perempuan muda guna membangun ketahanan iklim melalui pembentukan Komite Pengarah Program JENGGALA (Jaringan Pemuda untuk Gerakan Gender dan Ketahanan Iklim Berkelanjutan) di Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).

Pertemuan pembentukan komite tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, di Kedutaan Besar Kanada, Jakarta, atas undangan Yayasan Plan International Indonesia.

Program JENGGALA merupakan inisiatif kerja sama empat tahun yang didanai Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada dan dilaksanakan oleh Plan Indonesia bersama Plan International Canada serta Forum Aktivis Muda Mudi (FAMM) Indonesia. Program ini menyasar lima wilayah, yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan.

Fokus program diarahkan pada penguatan kapasitas organisasi pemuda dan perempuan di wilayah perdesaan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Intervensinya meliputi keterampilan pertanian cerdas iklim, adaptasi perubahan iklim yang inklusif, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan muda.

Dalam arahannya, Deputi yang akrab disapa Lisa tersebut menegaskan bahwa Program JENGGALA harus memiliki fokus dan nilai tambah yang jelas serta selaras dengan program pemerintah maupun inisiatif mitra pembangunan yang telah berjalan. Menurutnya, inisiatif baru perlu dirancang untuk memperkuat upaya yang sudah ada, bukan menciptakan duplikasi kegiatan.

“Kita perlu memastikan JENGGALA memiliki kekhususan yang dapat dibedakan dari program lainnya. Salah satu keunggulan yang perlu diperkuat adalah kepemimpinan perempuan muda usia 18–30 tahun, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak dan pengambil keputusan dalam aksi ketahanan iklim di wilayahnya,” tegas Lisa.

Lebih lanjut, Lisa mendorong agar pelaksanaan JENGGALA terhubung dengan ekosistem organisasi masyarakat sipil yang telah terbentuk, khususnya 50 organisasi yang tergabung dalam CSO Working Group Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI). Keterhubungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat sinergi, memperluas jangkauan advokasi, dan menghindari terbentuknya jalur koordinasi yang berjalan sendiri.

“Jangan membangun jejaring baru yang justru terpisah dari program yang sudah ada. Manfaatkan dan perkuat jejaring 50 organisasi masyarakat sipil dalam CSO Working Group RAN GPI. Prinsipnya, bukan mengulang, melainkan menghubungkan,” ujarnya.

Selain penguatan jejaring, Deputi Lisa menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan program sejak tahap perencanaan. Praktik baik yang dihasilkan harus didokumentasikan, diukur capaian dan dampaknya, serta disiapkan agar dapat direplikasi di daerah lain dan diintegrasikan ke dalam kebijakan maupun perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

“Keberlanjutan tidak boleh baru dipikirkan ketika program akan berakhir. Sejak awal harus disiapkan bagaimana kapasitas lokal dapat terus berkembang, bagaimana praktik baik dapat direplikasi, dan bagaimana hasil program dapat menjadi bagian dari sistem pembangunan. Dengan demikian, manfaat JENGGALA tidak berhenti ketika dukungan program selesai,” jelas Lisa.

Dalam pelaksanaannya, program ini diharapkan memastikan keterlibatan perempuan muda secara bermakna pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan partisipatif perlu dilakukan untuk menggali persoalan nyata di tingkat tapak agar intervensi sesuai dengan karakteristik wilayah. Hasil riset dan identifikasi kebutuhan tersebut selanjutnya dikawal agar masuk ke dalam mekanisme perencanaan daerah, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga dapat ditindaklanjuti melalui anggaran pemerintah daerah maupun desa.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenko PMK ditetapkan sebagai Host sekaligus Ketua Pengarah I (Program Steering Committee/PSC), sedangkan Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan sebagai Ketua Pengarah II. Pembentukan Komite Pengarah ini menjadi instrumen koordinasi untuk menjamin keselarasan dan keberlanjutan hasil program, dengan mempertimbangkan Nota Kesepahaman antara Kemenko PMK Nomor 02/AP.02/05/2026 dan Plan Indonesia Nomor 244/Partnership/FY26/YPII/CO/V/2026.

Guna memastikan kesiapan implementasi sebelum dokumen kerja sama disepakati, Kemenko PMK meminta Plan Indonesia melengkapi sejumlah dokumen pendukung. Kelengkapan tersebut meliputi pemetaan program yang telah berjalan di lima kabupaten sasaran, data dasar (baseline) serta profil penerima manfaat, peta pemangku kepentingan dan mekanisme koordinasi lintas sektor, strategi keberlanjutan dan replikasi praktik baik, serta indikator keberhasilan yang terukur terkait kepemimpinan perempuan muda dan ketahanan iklim.

Melalui peran Komite Pengarah, Kemenko PMK terus mengawal penyelarasan Program JENGGALA dengan kebijakan pembangunan yang telah berjalan. Penguatan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci agar berbagai praktik baik yang dihasilkan tidak berhenti sebatas proyek, melainkan terintegrasi penuh ke dalam sistem pembangunan nasional dan daerah.

Kontributor Foto:
Reporter: