KEMENKO PMK -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan di Ruang Rapat Lantai 8 Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Jumat (26/9/2025).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, didampingi pejabat tinggi madya dan pratama Kemenko PMK, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 dari Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq bersama jajaran tim pemeriksa di Kantor Kemenko PMK. Dengan capaian ini, Kemenko PMK berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 16 kali berturut-turut sejak tahun 2009.
"Alhamdulillah hasil audit laporan keuangan kita opini WTP ini yang ke-16 kali. Hal ini tentu tidak lepas dari arahan dan masukan konstruktif BPK yang senantiasa kami tindaklanjuti," ujar Menko PMK.
Menko PMK menegaskan bahwa Kemenko PMK menyadari betul peran BPK sebagai pilar utama akuntabilitas kinerja pemerintah. Karena itu, setiap saran dan rekomendasi BPK menjadi pedoman penting yang terus ditindaklanjuti.
Ia menjelaskan bahwa tugas Kemenko PMK adalah melaksanakan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) pada urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK juga mengawal sejumlah program prioritas nasional, termasuk lima dari tujuh program PHTC Presiden, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Penuntasan TBC, Peningkatan Kualitas Rumah Sakit, Revitalisasi Sekolah, dan Sekolah Unggulan Garuda.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK merumuskan program-program flagship untuk menjalankan fungsi SKP secara lebih terukur dan tepat sasaran terhadap prioritas nasional tersebut. Menko PMK menambahkan, Kemenko PMK berupaya menjadi SMART Ministry yang memberikan manfaat luas melalui pelaksanaan SKP yang presisi: precision policy, precision planning, precision budget, dan precision execution.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi dengan BPK RI untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas Kemenko PMK.
"Terima kasih atas dukungan BPK. Mohon terus dukung kami apa yang bisa dibantu dalam menjalankan tugas pembangunan manusia dan kebudayaan ini demi mewujudkan negara maju dengan SDM kita," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq mengapresiasi capaian dari Kemenko PMK. Menurutnya, hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemenko PMK tidak menemukan permasalahan signifikan.
"Berdasarkan hasil pembahasan kami, dengan penyajian standar akuntansi pemerintah, efektivitas pengendalian internal, pengungkapan laporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap perundangan, kami melihat laporan keuangan Kemenko PMK telah menunjukkan wajar atas transaksi yang ada. Sehingga kami menyimpulkan opini WTP," terangnya.
