Kemenko PMK Upayakan Akselerasi Pemberdayaan Disabilitas

Jakarta (26/1) -- Mengawali tahun 2021, pemerintah lintas kementerian/lembaga (K/L) telah menyiapkan berbagai program kegiatan termasuk untuk pemberdayaan disabilitas. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan terus mendorong K/L dan juga pemerintah daerah untuk dapat mempercepat pemberdayaan penyandang disabilitas.

Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kemenko PMK Togap Simangunsong mengatakan bahwa pemberdayaan disabilitas tidak bisa dilakukan secara egosektoral, melainkan harus melibatkan seluruh pihak terkait.

"Kalau dikerjakan hanya oleh masing-masing K/L tidak akan optimal. Sehingga sebaiknya berbagai macam program itu kita jahit bersama agar dapat kita akselerasi," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian (KSP) Program Pemberdayaan Disabilitas di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Selasa (26/1).

Togap menyebut salah satu upaya akselerasi yang akan dilakukan yaitu mempersiapkan pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota yang mampu menjadikan para penyandang disabilitas lebih berdaya dan mandiri.

"Dengan (penghargaan) itu nantinya kabupaten/kota akan berlomba-lomba untuk memberdayakan penyandang disabilitas," ucapnya.

Tidak hanya itu, menurut Togap, sinergitas program antar K/L dan pemerintah daerah juga perlu melibatkan media massa. Tujuannya agar sosialisasi terhadap upaya pemberdayaan disabilitas semakin masif sehingga masyarakat dapat lebih menyadari keberadaan penyandang disabilitas yang juga mampu dan mandiri.

Di samping itu, perusahaan-perusahaan besar maupun kecil juga harus digandeng agar dapat memberikan kesempatan lebih kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh lapangan pekerjaan.

"Sinergi dan kolaborasi akan terus kita lakukan agar terkoordinasinya langkah-langkah strategis dalam melaksanakan kebijakan dan program pemberdayaan disabilitas. Program-program yang ada kita perkuat lagi sehingga tingkat keberhasilannya benar-benar dapat terukur",  pungkas Togap

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial (Kemensos) Eva Rahmi Kasim menegaskan bahwa saat ini paradigma terhadap penyandang disabilitas telah berubah. Hal itu diperlihatkan pada berbagai aspek, termasuk regulasi.

"Kalau dulu penyandang disabilitas dianggap sebagai obyek, sekarang sebagai subyek. Fokus penanganan pemerintah terhadap penyandang disabilitas juga bukan hanya soal penanganan rehabilitasi sosial, tapi juga pemberdayaan ekonomi," tuturnya.

Berbagai kebijakan teknis pemerintah pun tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, melainkan hingga ke daerah dan dilakukan secara menyeluruh. Diantaranya melalui platform Atensi yang intervensinya dilakukan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial.

"Kami di Kemensos memiliki 19 balai di seluruh Indonesia. Target kita adalah penyandang disabilitas dapat pulih dan kembali ke masyarakat serta memperoleh haknya untuk bisa menjadi lebih mandiri," pungkas Eva.

Selain Kemensos, hadir dalam rapat perwakilan dari KPPPA, Kemenkes, Kemenaker, Kemendikbud, Kemenpora, Bappenas, KSP, Kemenkop UKM, serta K/L terkait lainnya.

Kontributor Foto:
Reporter: