KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menghadiri Pertemuan Koordinasi Penguatan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan di Provinsi Jawa Timur, pada 29 September – 1 Oktober 2025 di Hotel Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat pembinaan wilayah, mendukung pelaksanaan PKG, serta merumuskan rencana tindak lanjut percepatan program melalui koordinasi lintas sektor. Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes, dihadiri oleh Bappeda dan Dinas Kesehatan se-Jawa Timur, dan ditutup oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, Prof. Sukadiono. Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Alfredo S. Fenat, dan Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Linda REstaningrum, turut hadir dan menyampaikan paparan pada kegiatan ini.
Dalam paparannya, Asdep Alfredo S. Fenat menekankan bahwa pelaksanaan PKG di Jawa Timur menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari geografi, demografi, sosial-budaya, hingga koordinasi kelembagaan.
“Karakter wilayah Jawa Timur sangat beragam, dari metropolitan seperti Surabaya dan Sidoarjo, kepulauan seperti Masalembo dan Bawean, hingga daerah pegunungan seperti Tengger dan Bromo. Akses ke wilayah terpencil masih sulit dan mahal, sehingga distribusi logistik dan tenaga medis terhambat,” jelasnya.
Tantangan lain muncul dari perbedaan literasi kesehatan masyarakat, keterbatasan tenaga kesehatan di puskesmas terpencil, ketersediaan alat kesehatan, serta mekanisme rujukan yang belum optimal. Selain itu, perubahan mindset masyarakat dari kuratif ke preventif dan kekhawatiran terhadap privasi data menambah kompleksitas pelaksanaan PKG.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Dukungan level hulu mencakup Kemenkes, Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri; level tengah melibatkan BPS, Kominfo, BSSN, dan LKPP; sedangkan level hilir melibatkan Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, Kemensos, KPPPA, Kemnaker, Kemendes PDT, Kemenbud, Kemenpora, BPOM, BRIN, dan Kemenhan.
“Pendekatan terpadu ini menegaskan bahwa tantangan geografis, sosial, teknis, dan perilaku masyarakat harus ditangani secara simultan agar PKG dapat berhasil,” tambah Asdep Alfredo.
Beberapa kendala teknis dan operasional juga diidentifikasi, termasuk integrasi sistem pelaporan yang belum optimal, distribusi alat kesehatan yang tidak merata, sosialisasi program yang terbatas, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Tindak lanjut yang disarankan meliputi integrasi sistem, penguatan sarana dan prasarana, promosi lintas sektor, peningkatan SDM, serta pengelolaan pelaksanaan yang adaptif dengan penunjukan koordinator daerah dan mode layanan offline.
Dalam penutupan, Deputi Prof. Sukadiono menegaskan pentingnya PKG sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang kesehatan. “Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan deteksi dini dan pencegahan penyakit, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Program ini sejalan dengan amanah UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan layanan promotif dan preventif bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Deputi juga menyampaikan capaian program, “Hingga 25 September 2025, capaian nasional PKG telah mencapai 32.674.235 jiwa dari target 102 juta. Khusus Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah penduduk sekitar 42 juta dan target 15 juta, capaian telah mencapai 6.371.743 jiwa, peringkat kedua terbaik di Indonesia setelah Jawa Tengah.
"Kami mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, serta seluruh mitra terkait. Dengan sinergi lintas sektor dan kerja keras bersama, diharapkan Jawa Timur dapat meraih peringkat pertama nasional dalam pelaksanaan PKG," ucapnya.
Deputi menambahkan, keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder pusat dan daerah. “Kami mengapresiasi tenaga kesehatan dan pelaksana lapangan yang tanpa kenal lelah memberikan pelayanan skrining kesehatan gratis kepada masyarakat. Pertemuan koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah, dunia usaha, komunitas lokal, tokoh agama, institusi pendidikan, dan lembaga sosial. Kita mendorong akselerasi pencapaian target melalui inovasi program, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan tata kelola layanan kesehatan,” tutup Prof. Sukadiono.
