Kemenko PMK Bawa Pengalaman Indonesia Perkuat Aksi Antisipatif Bencana di Forum Asia Pasifik

KEMENKO PMK – Indonesia terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD). Komitmen tersebut disampaikan Asisten Deputi Penanganan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Merry Efriana, saat menjadi salah satu narasumber dalam Asia-Pacific Dialogue Platform (APDP) 2026 on Anticipatory Action di Bangkok, Thailand, pada Selasa (17/11/2026). 

Forum yang diikuti berbagai negara dan wilayah di kawasan Asia Pasifik, antara lain Indonesia, India, China, Hong Kong, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Timor-Leste, Sri Lanka, Maldives, dan Afghanistan, menjadi wadah pertukaran pengalaman dalam memperkuat sistem peringatan dini dan aksi antisipatif menghadapi bencana.

Dalam sesi tematik “From Policy to Practice: Institutionalising Anticipatory Action through National Systems”, Merry memaparkan pendekatan Indonesia dalam menghubungkan informasi peringatan dini dengan aksi nyata melalui empat elemen utama, yaitu informasi risiko dan peringatan dini, aksi antisipatif terencana, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta pembiayaan yang fleksibel dan akuntabel.

Pengembangan AMPD di Indonesia dilakukan secara kolaboratif melalui Pokja AMPD Indonesia, dengan melibatkan kementerian/lembaga dan berbagai pemangku kepentingan sejak tahap awal hingga penyusunan regulasi nasional. Salah satu capaian pentingnya adalah Peraturan Menteri Koordinator PMK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Strategi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Aksi Merespons Peringatan Dini Bencana, yang telah ditandatangani Menteri dan saat ini dalam proses pengundangan di Berita Negara Republik Indonesia.

Indonesia juga membagikan praktik baik dari Kalurahan Plembutan, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui inisiatif AMPD berbasis masyarakat. Praktik ini menunjukkan pentingnya partisipasi warga dan kepemilikan lokal dalam menerjemahkan peringatan dini menjadi tindakan kesiapsiagaan. Inisiatif tersebut berhasil masuk tiga besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026.

Merry menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Karena itu, AMPD membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sesuai tugas serta kewenangan masing-masing. Dalam hal ini, Kemenko PMK memperkuat sinkronisasi kebijakan, koordinasi, dan pengendalian lintas sektor.

Melalui partisipasi dalam APDP 2026, Indonesia tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memperkuat pembelajaran dan kolaborasi regional. Upaya ini diarahkan untuk memastikan bahwa peringatan dini tidak berhenti sebagai informasi, melainkan menjadi aksi tepat waktu yang mampu melindungi masyarakat dan mengurangi dampak bencana.

Kontributor Foto:
Reporter: