Pacu Jumlah Vokasi di Perguruan Tinggi

KEMENKO PMK -- Dunia pendidikan tinggi di Indonesia saat ini masih didominasi pendidikan profesional. Padahal, era revolusi industri 4.0 menuntut semakin banyak lulusan berketerampilan terutama dari pendidikan vokasi ketimbang tenaga profesional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi,  mestinya jumlah pendidikan vokasi di level pendidikan tinggi diperbanyak.

"Yang saya lihat justru sampai sekarang belum ada gerakan yang masif bagaimana merombak format pendidikan tinggi yang sekarang ini terlalu banyak pendidikan profesional akademis untuk kemudian diubah menjadi pendidikan vokasional," ujarnya saat memberikan  sambutan pada acara Forum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Jurusan Ilmu Pendidikan (FIP JIP) 2021 di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (9/11). Muhadjir turut mencermati dinamika pendidikan nasional, karena Kemendikbudristekdikti termasukbberada di bawah koordinasi Kemenko PMK. 

Di tahun 2019, angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK PT) 34,58% serta jumlah politeknik/vokasi di Kemristekdikti sebanyak 200 politeknik dan politeknik kementerian lain sebanyak 80 politeknik.

Di tahun 2024, APK PT diharapkan mencapai 50%. Dengan desain moderat yang dibuat pemerintah saat itu (2019), jumlah politeknik/vokasi dibawah Kemendikbud diharapkan naik menjadi 295 buah. Adapun dengan desain optimistik, jumlah politeknik/vokasi di bawah Kemendikbud diharapkan meningkat menjadi 450 buah.

Muhadjir mengurai permasalahan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia yakni masih terdapat ketidaksesuaian lulusan SMA/SMK/MA dengan dunia kerja. Isu link and match itu bahkan sudah mulai sejak lama dan belum terselesaikan hingga kini.

Ia menyebut bahwa tidak mungkin kebutuhan lapangan kerja hanya diisi oleh lulusan-lulusan profesional. Sementara, katanya, lapangan kerja di manapun akan menciptakan hirarki piramida yang pada puncaknya adalah tenaga lulusan profesional. Di bawahnya mesti diisi oleh tenaga terampil lulusan vokasional. Dan di paling bawah adalah tenaga clerical lulusan SMK. 

"Kalau tenaga profesional banyak sementara tenaga berketerampilan tinggi tidak ada, maka pasti akan disusul dengan pengangguran besar-besaran. Kalau semuanya ingin jadi dokter, maka tidak ada pasien," tuturnya.

Oleh sebab itu, menurut Menko PMK, pemerintah berupaya keras mereformat pendidikan tinggi menjadi lebih banyak pendidikan vokasi.

"Satu hal yang juga harus kita perhatikan betul, terutama berkaitan dengan bagaimana para pakar, guru, ataupun dosen kependidikan dapat merumuskan teori-teori pendidikan yang memang applicable untuk Indonesia," pungkas mantan Mendikbud tersebut.

Pada Forum FIP JIP 2021, tema yang diangkat adalah Optimizing the Implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program for Bright, Professional, Insightful in Education, Religious and Patriotic Graduates. Tema itu sejalan dengan misi pendidikan Indonesia saat ini yaitu menciptakan merdeka belajar kampus merdeka.

Hadir dalam acara yang diselenggarakan Universitas Negeri Jakarta tersebut, para pakar bidang pendidikan, pejabat perwakilan kementerian terkait, para rektor, dekan, ketuajurusan, serta delegasi sejumlah negara tetangga yang mewakili bidang yang terkait pendidikan.

"Pertemuan ini pastinya sangat bagus, suatu tradisi yang dirintis sudah sejak lama. Karena itu, forum ini penting untuk terus melakukan update perkembangan pendidikan di Indonesia," pungkas Muhadjir.

Di akhir acara,  Muhadjir mendapatkan Anugerah Forum FIPJIP 2021 sebagai Tokoh Pendidikan dari Sivitas Akademia Universitas Negeri Malang. Prof Dr Muhadjir Effendy MAP adalah dosen dan guru besar dari Universitas Negeri Malang, meskipun banyak dikenal sebagai mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Kontributor Foto:
Reporter: