Pemerintah Dorong Penguatan Ekonomi Keluarga Bagi Calon Pengantin

Lombok (16/10) -- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tengah mendorong upaya Penguatan Ekonomi Keluarga (PEK), khususnya melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Masa Nikah.
 
PEK merupakan rangkuman berbagai kebijakan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi yang ditawarkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kemenko Perekonomian, Kemenaker, KemenkopUKM, Kemensos, KPPPA, BKKBN, dan PT PNM.   

Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Ghafur Dharmaputra mengatakan bahwa PEK adalah salah satu gagasan Menko PMK dalam membangun sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam mengurangi kemiskinan.

"Dalam praktiknya, calon pengantin yaitu anak keluarga prasejahtera, khususnya dari Program Keluarga Harapan, yang telah mengikuti pelatihan melalui Kartu Prakerja dan berminat berwirausaha diperkenalkan untuk dapat mengakses beragam skema permodalan sebelum mengajukan KUR. Pemerintah sedang mempersiapkan akses Kartu Prakerja kepada mereka ini yang menjadi sasaran utama PEK" ujarnya saat kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/10).

Menurut Ghafur, sosialisasi pentingnya PEK telah melalui proses pemodelan (prototyping) Bimwin Catin Virtual di Biringkanaya, Makassar pada 3 September lalu. Sementara di Lombok, dilakukan uji coba penyampaian PEK melalui media video. Juga dilakukan uji coba formulir asesmen secara daring dan luring kepada para Catin dan keluarga muda peserta Pusaka Sakinah di dua KUA di Lombok Barat pada Jumat (16/10).

Program-program PEK ditampilkan dalam satu paket video agar memudahkan para catin milineal mengetahui dan dapat mengakses program yang mereka minati serta juga memahami persyaratannya.

"Namun yang paling penting dari upaya untuk menyukseskan PEK ini adalah perlunya sinergisitas, kolaborasi dan dukungan tata kelola serta kelembagaan baik di pusat dan daerah," tukasnya.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil diskusi dengan Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTB, Kepala Perwakilan BKKBN di NTB, para Kepala Dinas di Mataram seperti Dinas Naker, Sosial, Kesehatan, PPPA, KopUKM, Dukcapil dan para KUA di Lombok, disepakati perlunya kesinambungan informasi dan juknis dari pusat ke daerah, serta pentingnya para catin (anak keluarga prasejahtera) difasilitasi Pendamping Program Keluarga Harapan/Sakti Peksos, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, dan Penyuluh Agama, sehingga mereka mampu mengakses PEK sesuai dengan minat dan persyaratan. 

"Dengan ini, mari kita bergotong-royong mewujudkan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk Indonesia Maju," pungkas Ghafur.

Pada kunjungan kerja tersebut, turut dalam rombongan yaitu Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada BKKBN, para Asdep dari beberapa Kedeputian di Kemenko PMK, dan Tim Ahli dari Institut Pertanian Bogor.